Berita
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 26 Januari 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ada Pandemi Covid-19, Bisakah Minta Penundaan Penerbitan SPHP?

A+
A-
7
A+
A-
7
Ada Pandemi Covid-19, Bisakah Minta Penundaan Penerbitan SPHP?

Pertanyaan :

NAMA saya Alex, tax manager dari sebuah perusahaan di Jakarta. Perusahaan kami sedang menghadapi pemeriksaan pajak atas SPT tahunan PPh wajib pajak badan tahun pajak 2016, status Kurang Bayar (KB).

SP2 diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Pemeriksa pajak menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan menerbitkan SPHP. Pertanyaan kami adalah mengingat kondisi darurat wabah Covid-19, apakah dimungkinkan untuk meminta penundaan penerbitan SPHP dan pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak?

Jawaban :

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Alex . Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020. Pasal 4 ayat (1) huruf c Perpu 1/2020 mengatur kebijakan di bidang perpajakan yang meliputi perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kemudian, Pasal 8 Perpu 1/2020 mengatur secara lebih rinci terkait perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, yaitu yang berkenaan dengan:

  1. pengajuan keberatan wajib pajak yang jatuh temponya berakhir dalam periode keadaan kahar,
  2. restitusi yang jatuh temponya berakhir dalam periode keadaan kahar, dan
  3. pelaksanaan hak wajib pajak meliputi permohonan restitusi, pengajuan surat keberatan dan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP.

Di samping itu, Menteri Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.29/PMK.03/2020, yang dapat memperpanjang jatuh tempo penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan untuk jangka waktu penyelesaian tertentu, yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak (Pasal 2 ayat (1) dan (2)). Simak artikel ‘PMK Baru Soal Pelayanan Administrasi Perpajakan Akibat Virus Corona’.

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan administrasi perpajakan adalah merujuk pada Pasal 1 angka (1) PMK 29/2020, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengharuskan penerbitan produk hukum oleh Ditjen Pajak.

Selanjutnya, Dirjen Pajak menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-178/PJ/2020. Dalam diktum kedua KEP 178/2020 diatur bahwa terhadap pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal ditetapkan sebagai berikut:

  1. Yang mengatur jangka waktu penyelesaian paling lama 1-7 hari kerja, diperpanjang menjadi paling lama 15 hari kerja;
  2. Yang mengatur jangka waktu penyelesaian lebih dari 7 hari kerja tapi tidak lebih dari 1 bulan, diperpanjang menjadi paling lama 1 bulan; dan
  3. Yang mengatur jangka waktu penyelesaian 1 bulan atau lebih, tidak diberikan perpanjangan.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, secara hukum tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perpanjangan penyampaian SPHP, mengingat penyampaian SPHP tidak tercakup dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang diberikan perpanjangan waktu sesuai Pasal 8 Perpu 1/2020.

Di samping itu, penyampaian SPHP yang merupakan rangkaian dari pemeriksaan, tidak mempunyai batasan waktu apabila pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap SPT yang kurang bayar. Dengan demikian, pemeriksaan termasuk ke dalam huruf c butir kedua KEP 178/2020 yang tidak diberikan perpanjangan.

Demikian jawaban kami. Salam.

Sebagai informasi, setiap Selasa dan Kamis, kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel, terutama jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, konsultasi pajak, Perpu 1/2020, PMK 29/2020, KEP 178/2020,
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 25 Januari 2021 | 14:28 WIB
PENANAMAN MODAL
Senin, 25 Januari 2021 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Januari 2021 | 13:28 WIB
PENANAMAN MODAL
Senin, 25 Januari 2021 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG