Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

85,94% Peserta Debat Menyatakan Perlu Ada Peta Jalan Cukai Rokok

A+
A-
1
A+
A-
1
85,94% Peserta Debat Menyatakan Perlu Ada Peta Jalan Cukai Rokok

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 85,94% peserta debat menyatakan perlu adanya peta jalan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok.

Debat DDTCNews mengenai CHT hingga Senin 13 Desember 2021 pukul 15.00 WIB diikuti 128 peserta pemberi komentar dan pengisi survei. Dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 110 peserta atau 85.94% menyatakan perlu adanya peta jalan CHT dalam jangka menengah.

DDTCNews menetapkan Adryan Hermawan dan Kadek Pradnya sebagai pemenang debat periode 23 November—13 Desember 2021 yang mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya, pemenang dipilih dari seluruh peserta yang memberikan komentar dan mengisi survei.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Adryan Hermawan mengatakan peta jalan kebijakan CHT diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para stakeholders industri hasil tembaku. Stakeholders yang dimaksud adalah pemerintah, pengusaha, dan para pekerja.

“Dengan peta jalan CHT maka diharapkan para stakeholders tersebut dapat menyusun strategi dan rencana yang matang dalam rangka menjaga keberlangsungan mereka,” ujarnya, dikutip pada Jumat (17/12/2021).

Dalam peta jalan kebijakan CHT tersebut, sambungnya, perlu dijabarkan pula sasaran objektif yang hendak dicapai pemerintah. Sasaran objek tersebut harus jelas dan terukur, baik menyangkut aspek penerimaan, kesehatan, maupun lapangan kerja.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Tanpa adanya peta jalan kebijakan CHT seperti saat ini, menurutnya, kenaikan tarif hampir naik setiap tahunnya. Namun, kenaikan tarif tersebut tidak selalu berkorelasi positif dengan turunnya konsumsi hasil tembakau. Sebaliknya, ada ekses negatif yang muncul, yakni peningkatan perederan rokok ilegal.

Kadek Pradnya berpendapat pembuatan peta jalan cukai rokok seharusnya tidak perlu jika hanya digunakan sebagai dasar penentuan kenaikan tarif. Peta jalan seharusnya dibuat untuk mengetahui tingkat pengendalian konsumsi hasil tembakau di Indonesia.

“Bukan hanya digunakan sebagai [instrumen terkait dengan] sumber penerimaan negara,” katanya.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Menurutnya, hingga saat ini, penentuan tarif CHT masih menimbulkan banyak polemik. Dia meminta pemerintah agar berfokus pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat, bukan hanya pada aspek penerimaan negara.

Pemerintah sebenarnya sudah pernah menyatakan penyusunan peta jalan menjadi kunci kebijakan CHT dalam jangka panjang. Peta jalan bukan hanya untuk kepentingan otoritas berupa tarif, melainkan juga menyangkut aspek yang lebih luas seperti masalah kesehatan dan keberlangsungan usaha.

Pada Senin (13/12/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 12% pada 2022. Kenaikan ini sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan yang berlaku pada tahun ini rata-rata sebesar 12,5%. Kenaikan tarif berlaku mulai 1 Januari 2021.

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Selain itu, pemerintah juga melakukan simplifikasi struktur tarif dari saat ini 10 layer menjadi 8 layer. Kebijakan ini, menurutnya, dilakukan untuk mencegah pabrikan rokok memanfaatkan celah pengurangan produksi untuk memperoleh tarif cukai lebih kecil. Simak ‘Berlaku 1 Januari 2022! Tarif Cukai Rokok Naik, Jumlah Layer Berkurang’. (kaw)

Topik : debat, debat perpajakan, pajak, cukai, cukai rokok, CHT, peta jalan CHT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor