Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

7 WP Dapat Lampu Hijau Terima Tax Holiday

2
2

JAKARTA, DDTCNews – Insentif fiskal berupa tax holiday mulai mendapati peminat. Setidaknya sudah ada 7 wajib pajak badan yang direstui mendapat fasilitas tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menyatakan ketujuh wajib pajak tersebut sudah mendapat persetujuan dari menteri keuangan untuk mendapatkan insentif berupa libur bayar PPh badan. Total komitmen investasi langsung dari ketujuh wajib pajak tersebut ditaksir mencapai angka Rp153,6 triliun.

"Dari 7 wajib pajak tersebut, 6 merupakan penanaman modal baru dan 1 wajib pajak lagi merupakan perluasan usaha," katanya di Kantor Pusat DJP, Rabu (17/10/2018).

Baca Juga: Hindari Penyalahgunaan, DJP Susun Aturan Main Pemanfaatan Data AEoI

Robert menjabarkan dari investasi yang ditanamkan akan menyerap 6.811 tenaga kerja. Adapun bidang usaha yang akan dijalankan terbagi dalam dua kluster besar.

Pertama, 3 wajib pajak badan yang mendapatkan insentif tax holiday bergerak di bidang infrastruktur ketenagalistrikan. Kemudian 4 wajib pajak lainnya tersebar di tiga sektor usaha, yakni industri penggilingan baja, industri besi dan baja dasar dan industri logam dasar bukan baja.

"Lokasinya tersebar ada di Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan kawasan industri Morowali," terangnya.

Baca Juga: Ada AEoI, DJP: Mari Kita Patuh Saja

Bos pajak tersebut menyebutkan kebijakan tax holiday kali ini lebih menarik minat pelaku usaha. Pasalnya, perbaikan regulasi untuk menyederhanakan aturan main terkait pemberian insentif.

"Kali ini tax holiday lebih menarik karena dalam aturan sebelumnya di PMK 159/2015 tidak ada yang memanfaatkan," terang Robert.

Seperti yang diketahui, insentif pajak berupa tax holiday dapat dinikmati oleh pelaku usaha dengan rentang waktu yang didasarkan pada modal baru yang ditanamkan. Terdapat lima kategori untuk insentif fiskal ini.

Baca Juga: Ini Nasib Reformasi Perpajakan di Tahun Politik

Kebijakan ini bisa dinikmati oleh 17 industri pionir yang menanamkan modal di Indonesia minimal Rp500 miliar. Aturan fasilitas pengurangan PPh badan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. (Amu)

"Dari 7 wajib pajak tersebut, 6 merupakan penanaman modal baru dan 1 wajib pajak lagi merupakan perluasan usaha," katanya di Kantor Pusat DJP, Rabu (17/10/2018).

Baca Juga: Hindari Penyalahgunaan, DJP Susun Aturan Main Pemanfaatan Data AEoI

Robert menjabarkan dari investasi yang ditanamkan akan menyerap 6.811 tenaga kerja. Adapun bidang usaha yang akan dijalankan terbagi dalam dua kluster besar.

Pertama, 3 wajib pajak badan yang mendapatkan insentif tax holiday bergerak di bidang infrastruktur ketenagalistrikan. Kemudian 4 wajib pajak lainnya tersebar di tiga sektor usaha, yakni industri penggilingan baja, industri besi dan baja dasar dan industri logam dasar bukan baja.

"Lokasinya tersebar ada di Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan kawasan industri Morowali," terangnya.

Baca Juga: Ada AEoI, DJP: Mari Kita Patuh Saja

Bos pajak tersebut menyebutkan kebijakan tax holiday kali ini lebih menarik minat pelaku usaha. Pasalnya, perbaikan regulasi untuk menyederhanakan aturan main terkait pemberian insentif.

"Kali ini tax holiday lebih menarik karena dalam aturan sebelumnya di PMK 159/2015 tidak ada yang memanfaatkan," terang Robert.

Seperti yang diketahui, insentif pajak berupa tax holiday dapat dinikmati oleh pelaku usaha dengan rentang waktu yang didasarkan pada modal baru yang ditanamkan. Terdapat lima kategori untuk insentif fiskal ini.

Baca Juga: Ini Nasib Reformasi Perpajakan di Tahun Politik

Kebijakan ini bisa dinikmati oleh 17 industri pionir yang menanamkan modal di Indonesia minimal Rp500 miliar. Aturan fasilitas pengurangan PPh badan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. (Amu)

Topik : ditjen pajak, insentif pajak, tax holiday
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 15:32 WIB
PELABUHAN PERIKANAN
Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
TAX AMNESTY
Sabtu, 12 November 2016 | 16:06 WIB
PASAR GELAP
Kamis, 28 September 2017 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 21 September 2016 | 14:01 WIB
TAX AMNESTY