Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

A+
A-
5
A+
A-
5
3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian. UMKM berkontribusi setidaknya sebesar 60% dalam menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai negara (OECD, 2019). Melihat peran yang cukup besar, strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan mengurangi biaya kepatuhannya menjadi penting.

Pembahasan mengenai kedua strategi tersebut diuraikan secara komprehensif dalam publikasi ilmiah yang berjudul Tax Administration: Supporting SMEs to Get Tax Right Series: Strategic Planning. Disusun Oliver Petzold dan Peter Green, tulisan tersebut diterbitkan pada 2020 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam jurnal ini, tim penulis menyatakan desain administrasi pajak berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM sekaligus mengurangi biaya dalam menegakkan kepatuhan pajaknya. Secara umum, terdapat 3 tahapan yang diulas.

Baca Juga: KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Pertama, pengembangan strategi perencanaan secara matang. Petzold dan Green menjelaskan terdapat beberapa proses yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi perencanaan tersebut. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan tujuan dari strategi yang dijalankan.

Setelah memetakan tujuannya, otoritas pajak juga harus memahami bagaimana cara kerja UMKM. Pemahaman tersebut berguna untuk melakukan identifikasi cara mengurangi biaya kepatuhan dan biaya administrasi.

Kedua, proses implementasi atas perencanaan yang telah disusun. Dalam menerapkan rencana yang telah dibuat, perlu adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, komunikasi antarpihak, baik UMKM, otoritas pajak, maupun pihak lainnya, menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan otoritas pajak menjalankan proses perencanaan untuk meningkatan kepatuhan pajak UMKM dengan baik. Adanya ketersediaan dana juga dapat mendukung proses implementasi strategi peningkatan kepatuhan.

Selain itu, budaya pada setiap organisasi yang terlibat dalam implementasi strategi juga tidak kalah penting. Keterbukaan dan transparansi menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

Ketiga, evaluasi atas perencanaan dan proses implementasi. Setelah strategi diterapkan, penting untuk menilai apakah strategi yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: UU HPP Atur PPN Final, Begini Masukan Asosiasi UMKM

Dalam tahap ini perlu diperhatikan berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan implementasinya. Penilaian atau evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan apakah kualitas dari layanan pada saat perencanaan dijalankan telah mencapai ekspektasi UMKM dan otoritas pajak.

Selain membahas mengenai strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dalam publikasi ini juga menyajikan mengenai studi komparasi terkait strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM di dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, strategi perpajakan untuk UMKM dilakukan melalui program Business Development Services (BDS). Melalui program ini, pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan bisnis UMKM melalui berbagai kegiatan. Tujuan dari program tersebut ialah meningkatkan pengetahuan perpajakan UMKM dan mencari tahu mengenai peredaran usaha mereka. Edukasi pajak juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak, keterikatan dengan masalah perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan pajak segmen wajib pajak tersebut.

Baca Juga: Wujud Keadilan Beban Pajak dalam UU HPP

Sementara itu, pemerintah Singapura menerapkan program Service Design Project untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Program ini bertujuan untuk memahami kebutuhan perpajakan mereka, mengidentifikasi masalah yang ada, serta melakukan perumusan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam merancang program ini, pemerintah Singapura melakukan wawancara dengan sejumlah pelaku sektor tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemerintah Singapura merancang berbagai layanan elektronik. Dengan program tersebut, harapannya dapat mempermudah UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan nantinya memberikan persepsi positif bagi UMKM.

Dengan menyimak tulisan ini, kita dapat memahami berbagai strategi yang dirancang secara komprehensif untuk membantu UMKM taat pajak. Pastinya, setiap negara memiliki strategi yang berbeda untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak tersebut sesuai konteks masing-masing.

Baca Juga: Mendag Negara G-20 Berkumpul, UMKM Jadi Sorotan

Karya ilmiah ini dapat menjadi referensi bagi praktisi, akademisi, mahasiswa, dan pastinya otoritas pajak dalam membentuk kebijakan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. (kaw)

Topik : buku, jurnal, resensi buku, resensi jurnal, kebijakan pajak, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:44 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Batasan Omzet Tidak Kena Pajak, UMKM Diharapkan Ekspansi Usaha

Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:20 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

Senin, 11 Oktober 2021 | 15:25 WIB
UU HPP

UU HPP Berlaku, Tax Ratio Diprediksi Tembus 10% di 2025

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak