Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

2019, Pajak Sarang Burung Walet Diusulkan Dihapus

1
1

Ilustrasi.

KEPANJEN, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang memberikan angin segar kepada para pengusaha sarang burung walet. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Malang berencana menghapus pajak sarang burung walet pada 2019.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menjelaskan rencana penghapusan pajak tersebut disebabkan karena menyusutnya sektor usaha sarang burung walet. Menurutnya Undang-undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengamanatkan untuk memajaki sektor berdasarkan potensi.

“Sektor usaha sarang burung walet kian menurun. Maka kami putuskan untuk mengajukan penghapusan pajak sarang burung walet ke pemerintah pusat. Saya perkirakan tahun 2019 pemungutan ini sudah tidak berlaku,” katanya di Kepanjen dilansir dari Malangtoday.com, Senin (26/11).

Baca Juga: Tahu Taman Nasional Bunaken? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

Menurutnya permohonan penghapusan pajak itu juga telah melalui proses peninjauan terlebih dahulu sejak 2016. Usai 2 tahun peninjauan, permohonan tersebut baru diserahkan Bapenda Kabupaten Malang kepada pemerintah pusat baru-baru ini.

Peninjauan itu berhasil membuktikan penerimaan pajak daerah dari usaha sektor sarang burung walet semakin menurun. Hal ini disebabkan karena hanya 6 pengusaha di sektor tersebut yang masih bergerak hingga saat ini, belum lagi ada keluhan soal terhambatnya usaha.

“Sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan usaha sarang burung walet terhambat, seperti faktor cuaca yang mempengaruhi musim panen, bahkan karakter burung walet yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain juga menjadi penyebabnya. Keluhan ini kami terima langsung dari lapangan,” tuturnya.

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Mulai Besok Pemutihan Pajak Resmi Berlaku

Lesunya dunia usaha sarang burung walet pun terbukti dalam realisasi pajaknya yang sejauh ini hanya terealisasi Rp6,2 juta atau 62,59% dari target Rp10 juta sepanjang 2018. Dengan berbagai pertimbangan, Bapenda menilai jenis pajak ini tidak harus diberlakukan. (Amu)

“Sektor usaha sarang burung walet kian menurun. Maka kami putuskan untuk mengajukan penghapusan pajak sarang burung walet ke pemerintah pusat. Saya perkirakan tahun 2019 pemungutan ini sudah tidak berlaku,” katanya di Kepanjen dilansir dari Malangtoday.com, Senin (26/11).

Baca Juga: Tahu Taman Nasional Bunaken? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

Menurutnya permohonan penghapusan pajak itu juga telah melalui proses peninjauan terlebih dahulu sejak 2016. Usai 2 tahun peninjauan, permohonan tersebut baru diserahkan Bapenda Kabupaten Malang kepada pemerintah pusat baru-baru ini.

Peninjauan itu berhasil membuktikan penerimaan pajak daerah dari usaha sektor sarang burung walet semakin menurun. Hal ini disebabkan karena hanya 6 pengusaha di sektor tersebut yang masih bergerak hingga saat ini, belum lagi ada keluhan soal terhambatnya usaha.

“Sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan usaha sarang burung walet terhambat, seperti faktor cuaca yang mempengaruhi musim panen, bahkan karakter burung walet yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain juga menjadi penyebabnya. Keluhan ini kami terima langsung dari lapangan,” tuturnya.

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Mulai Besok Pemutihan Pajak Resmi Berlaku

Lesunya dunia usaha sarang burung walet pun terbukti dalam realisasi pajaknya yang sejauh ini hanya terealisasi Rp6,2 juta atau 62,59% dari target Rp10 juta sepanjang 2018. Dengan berbagai pertimbangan, Bapenda menilai jenis pajak ini tidak harus diberlakukan. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak sarang burung walet, kabupaten malang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO