Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Yakin Rela Telat Lapor SPT? Lihat Dulu Sanksi Dendanya di Sini

A+
A-
43
A+
A-
43
Yakin Rela Telat Lapor SPT? Lihat Dulu Sanksi Dendanya di Sini

Poster DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Musim pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) baik wajib pajak orang pribadi maupun badan telah tiba. Ditjen Pajak (DJP) juga terus meminta agar wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan PPh lebih awal.

Sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, tenggat ada di akhir Maret dan April.

Lantas, bagaimana jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan PPh? Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Baca Juga: Tidak Punya NPWP Saat Ajukan Izin Lewat OSS? Langsung Difasilitasi

“Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda … adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT,” demikian penggalan bunyi penjelasan pasal 7 ayat (2) UU KUP.

Nah, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, denda dipatok senilai Rp100.000. Untuk SPT tahunan PPh badan dipatok Rp1 juta. Selebihnya, ada SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT masa lainnya yang masing-masing memuat denda Rp500.000 dan Rp100.000 jika terlambat disampaikan.

Kendati demikian, sanksi administrasi berupa denda itu tidak akan akan dikenakan untuk sejumlah kondisi dari wajib pajak. Setidaknya ada 8 wajib pajak yang akan bebas dari denda jika terlambat melaporkan SPT. Berikut perinciannya:

Baca Juga: Banyak SPT Belum Diproses, Restitusi Bakal Terlambat Cair
  1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan ke giatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di indonesia;
  4. Bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di indonesia;
  5. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya di atur dengan peraturan menteri keuangan; atau
  8. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Nah, apa yang dimaksud wajib pajak lain? Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.186/PMK.03/2007, wajib pajak lain adalah wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena sejumlah keadaan sebagai berikut:

  1. Kerusuhan massal;
  2. Kebakaran;
  3. Ledakan bom atau aksi terorisme;
  4. Perang antarsuku; atau
  5. Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. (kaw)

Topik : pelaporan SPT, SPT, kepatuhan pajak, sanksi administrasi, denda, DJP, single login
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ahmad

Sabtu, 25 Januari 2020 | 21:36 WIB
lumayan juga sih dendanya...

Dhico Ajja

Sabtu, 25 Januari 2020 | 19:50 WIB
luar biasa... terus lah berinovasi

Dhico Ajja

Sabtu, 25 Januari 2020 | 19:48 WIB
kalau tidak ada kegiatan gak perlu lapor spt tapi tiba-tiba dapat angpau dari ditjen pak bagaimana min?
1
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 18:20 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 07 Mei 2021 | 17:30 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:33 WIB
KABUPATEN SIMALUNGUN
berita pilihan
Senin, 17 Mei 2021 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK