Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

WP Telat Lapor SPT Tahunan Kena Denda Rp100 Ribu, Ini Kata DJP

A+
A-
4
A+
A-
4
WP Telat Lapor SPT Tahunan Kena Denda Rp100 Ribu, Ini Kata DJP

Petugas dari KP2KP Sidrap memberikan konsultasi. (sumber: Ditjen Pajak)

SIDENRENG RAPPANG, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP), melalui unit vertikalnya, terus memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban yang perlu dipenuhi. Salah satunya, terkait kewajiban dalam melaporkan surat pembertahuan (SPT) Tahunan.

Seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap di Sulawesi Selatan belum lama ini. Petugas memberikan layanan konsultasi tatap muka tentang tagihan terhadap sanksi adminitrasi perpajakan.

Kepala KP2KP Sidrap, Hairul, menyebutkan beberapa wajib pajak yang mendatangi KP2KP Sidrap mengaku bingung karena mendapat tagihan atas sanksi administrasi pajak sejumlah Rp100.000. Nilai tersebut merupakan sanksi akibat SPT Tahunan yang tidak dilaporkan.

Baca Juga: Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

"Mereka [wajib pajak] beranggapan SPT Tahunan dilaporkan oleh bendahara tempat pemberi kerja," ujar Hairul dikutip dari keterangan pers Ditjen Pajak, Selasa (11/1/2021).

Hairul menambahkan, wajib pajak yang hadir sebenarnya tidak mempermasalahkan sanksi yang harus dibayarkan. Namun, mereka mengaku memerlukan bimbingan dan konsultasi terkait kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan.

"Mohon kami dibimbing untuk pelaporan pajak tahunan, Pak, agar tidak kena denda lagi. Kami belum paham dan kami kira pajak kami sudah dilaporkan oleh bendahara kantor," kata salah satu wajib pajak.

Baca Juga: Update PPh Final Jasa Konstruksi PP 9/2022, Akses di e-Bupot Unifikasi

Pihak KP2KP Sidrap pun menjelaskan bahwa pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak, sedangkan bendahara pemberi kerja hanya memotong pajak atas karyawan dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada yang bersangkutan.

"Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak, bendahara hanya memotong pajak Bapak Ibu, lalu di awal tahun-tahun berikutnya memberikan bukti potong pajak A2 yang selanjutnya bapak dan ibu laporkan di SPT Tahunan," ujar Fata selaku tim penyuluh KP2KP Sidrap.

Tim penyuluh KP2KP Sidrap juga memberikan edukasi tentang ketentuan, jangka waktu, dan tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh kepada wajib pajak. Baca "Jangan Telat Lapor SPT! Ingat Lagi, Ini Sanksi Dendanya".

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan. Skema kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT.

Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, denda dipatok senilai Rp100.000. Untuk SPT tahunan PPh badan dipatok Rp1 juta. Selebihnya, ada SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT masa lainnya yang masing-masing memuat denda Rp500.000 dan Rp100.000 jika terlambat disampaikan. (sap)

Baca Juga: Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Topik : SPT Tahunan, lapor SPT, Ditjen Pajak, formulir SPT, wajib pajak, SP2DK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Selasa, 11 Januari 2022 | 23:49 WIB
Dalam hal ini, sosialisasi berperan penting untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, sehingga dapat membantu wajib pajak yang sedang berusaha untuk patuh
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Gunakan NIK Sebagai NPWP, DJP dan Ditjen Dukcapil Revisi Perjanjian

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Ditjen Pajak Kumpulkan PPh Final Rp9 Triliun dari WP yang Ikut PPS

Kamis, 19 Mei 2022 | 08:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Telat Upload Faktur Pajak? Coba Langkah Alternatif dari DJP Ini

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir