Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

WP Bisa Ajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi, DJP Ingatkan Ini

A+
A-
27
A+
A-
27
WP Bisa Ajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi, DJP Ingatkan Ini

Ilustrasi.

SURABAYA, DDTCNews - Wajib pajak memiliki ruang untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ketentuan soal pengurangan/penghapusan sanksi tersebut kembali disampaikan otoritas pajak melalui sosialisasi yang digelar KPP Pratama Surabaya Karangpilang bersama Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Surabaya Karangpilang Rindhang Tri Anggono menyebutkan, sosialisasi ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

"Kepatuhan perlu ditingkatkan agar wajib pajak terhindar dari sanksi. Wajib pajak bisa aktif berkonsultasi dengan tim penyuluh atau account representative (AR) masing-masing bila menemui kendala dalam menjalankan kewajiban perpajakan," kata Rindhang dilansir pajak.go.id, Rabu (26/10/2022).

Baca Juga: Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Dia menjelaskan program pengurangan sanksi administrasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 8/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Rindhang menyampaikan permohonan pengurangan sanksi diajukan wajib pajak apabila perhitungan besaran sanksi dalam SKP/STP tersebut tidaklah benar. Sementara permohonan penghapusan sanksi, imbuh Rindhang, diajukan apabila wajib pajak merasa sanksi tersebut tidak seharusnya dikenakan.

Setidaknya ada 4 persyaratan yang bersifat kumulatif bagi wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Keempatnya, yakni sanksi tersebut timbul karena kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP, telah melaporkan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan, telah melunasi pokok pajak, serta tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Baca Juga: Pembetulan SPT Tahunan Sebabkan Kurang Bayar? Perhatikan Sanksinya

Pemateri sosialisasi oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang Yulaikah menambahkan pengurangan sanksi yang ditawarkan cukup variatif. Misalnya,untuk STP kegiatan pengawasan akan diberikan pengurangan sanksi berkisar 40%-75% dan atas SKP atau STP hasil pemeriksaan akan diberikan pengurangan sanksi sebesar 30%-60%.

"Kebijakan ini hanya dilaksanakan pada periode 22 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 saja, sehingga wajib pajak yang hendak memanfaatkan kebijakan tersebut dapat segera mengajukan permohonan di KPP terdaftar," kata Yulaikah.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, kantor pajak juga menyampaikan informasi mengenai perubahan pengaturan sanksi administrasi sesuai dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja klaster perpajakan. Terbitnya UU tersebut mengakibatkan besaran sanksi bunga per bulan kini tidak lagi dikenakan dengan tarif tetap sebesar 2%.

Baca Juga: Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Tarif sanksi bunga per bulan kini mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan ditambah uplift factor sesuai dengan tingkat kesalahan wajib pajak dan dibagi 12. Uplift factor tersebut mulai dari 0% sampai dengan 15% tergantung pada tingkat kesalahan wajib pajak dan tersebar pada beberapa pasal. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : administrasi pajak, sanksi administrasi, UU KUP, UU Cipta Kerja, STP, SKP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Januari 2023 | 15:30 WIB
PMK 141/2015

Jasa Pasang Iklan di Media Objek PPh Pasal 23, Simak Lagi Aturannya

Kamis, 19 Januari 2023 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cara Cetak Ulang Kartu NPWP, Unduh Formulirnya di Sini

Kamis, 19 Januari 2023 | 11:30 WIB
PMK 65/2010

Nota Retur Harus Memuat 8 Hal Ini, Jika Barang Dikembalikan ke Penjual

Rabu, 18 Januari 2023 | 16:19 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan PPh 2018 Masih Bisa Dilakukan Pembetulan pada 2023, Asal..

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T