JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hanya dapat ditindaklanjuti apabila terdapat tindak pidana asal atau predicate crime.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tindak pidana asal seperti tindak pidana di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai bakal dikembangkan menjadi TPPU berdasarkan laporan yang diterima Kemenkeu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ini yang dilakukan oleh wajib pajak yang kita teliti ini ke siapa saja, ke pihak-pihak mana saja, baik orang maupun badan. Jadi dilihat itu keterkaitan, jejaringnya ke mana saja, dan itu kemudian yang dipahami sebagai berapa uang yang beredar itu," katanya, dikutip pada Minggu (19/3/2023).

Sejak berlakunya UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, lanjut Suahasil, Ditjen Pajak (DJP) telah menindak 17 kasus TPPU.

"Terbukti sudah masuk ke pengadilan dan sudah ada vonisnya," ujarnya.

Dalam proses pembuktian kasus TPPU, pihak-pihak yang terkait harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukanlah harta yang berasal dari TPPU. Bila pihak tidak dapat membuktikan, aset akan disita.

"Ini sudah Rp7 triliun yang bisa diambil karena tidak dapat dibuktikan bahwa ini adalah bukan bagian dari pencucian uang oleh pihak-pihak terkait itu. Ini pun sudah dilaporkan oleh PPATK, dilaporkan juga oleh DJP," tutur Suahasil.

Terkait dengan laporan PPATK perihal transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, Suahasil menilai DJP dan DJBC perlu menelisik satu per satu keterkaitan aliran dana tersebut dengan tindak pidana pajak, kepabeanan, dan cukai.

"Itu sebenarnya memang betul bisa ratusan triliun, tetapi cara kita melakukan ini kan benar-benar harus didalami," katanya. (rig)