Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Wajib Pajak Orang Pribadi Peserta Tax Amnesty Bisa Ikut ‘Dobel’ PPS

A+
A-
22
A+
A-
22
Wajib Pajak Orang Pribadi Peserta Tax Amnesty Bisa Ikut ‘Dobel’ PPS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dapat mengikuti 2 skema kebijakan sekaligus pada program pengungkapan sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (19/11/2021).

Fungsional Penyuluh Pajak Ditjen Pajak (DJP) Giyarso mengatakan wajib pajak bisa memanfaatkan skema kebijakan I dan kebijakan II PPS pada tahun 2022 nanti. Wajib pajak yang bisa mengikuti kedua skema merupakan wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan tax amnesty pada 2016-2017.

“Jadi, misalnya sudah pernah ikut pengampunan pajak 2016 dan ada harta perolehan 2014 yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Kemudian, ada harta perolehan 2017 yang belum dilaporkan dalam SPT, itu bisa ikut," katanya.

Baca Juga: Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS dibagi menjadi 2 skema kebijakan. Skema kebijakan I (perolehan harta 1985-2015) berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty.

Sementara itu, skema kebijakan II (perolehan 2016—2020) hanya dapat dimanfaatkan wajib pajak orang pribadi. Simak ‘Lewat PPS, DJP Ingin Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’ danPerincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Selain mengenai PPS, ada pula bahasan terkait dengan target penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada 2022. Kemudian, ada pula bahasan mengenai insentif pajak selama masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Mencabut Permohonan Kebaratan dan Banding

Fungsional Penyuluh Pajak DJP Giyarso mengatakan selain untuk memanfaatkan kebijakan I PPS, wajib pajak orang pribadi peserta tax amnesty perlu menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam surat pernyataan.

Lalu, wajib pajak tersebut membayar PPh bersifat final atas pengungkapan harta yang belum atau kurang dilaporkan saat program tax amnesty.

Selanjutnya, syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan skema II kebijakan PPS juga wajib dipenuhi wajib pajak. Pada skema kebijakan II, terdapat tambahan syarat yang juga harus dipenuhi wajib pajak. Salah satunya adalah mencabut permohonan keberatan dan banding. Simak ‘Ikut PPS? Permohonan Keberatan, Banding, hingga PK Harus Dicabut’.

Baca Juga: Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

"Jadi bisa [ikut 2 skema kebijakan PPS] sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan lainnya," katanya. (DDTCNews)

Target Penerimaan PPh

Kendati tarif PPh badan batal diturunkan dari 22% ke 20% pada tahun depan, target penerimaan PPh 2022 ditetapkan Rp680,87 triliun atau lebih rendah dari target tahun ini senilai Rp683,77 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan target penerimaan PPh secara umum tetaplah mengalami kenaikan, yaitu sebesar 10,7% dari proyeksi PPh pada tahun ini senilai Rp615,2 triliun. Outlook itu merupakan dasar penetapan target pada 2022.

Baca Juga: Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Mengenai target penerimaan PPh badan pada tahun depan, sambungnya, pemerintah saat ini masih menyusun perincian target penerimaan dari setiap jenis PPh. Nantinya, perincian tersebut akan tertuang dalam peraturan presiden (Perpres). (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Defisit Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit anggaran akan lebih kecil dari target yang tertuang dalam UU APBN 2021. Perbaikan ini didorong pulihnya pendapatan negara, terutama dari sisi perpajakan.

Sri Mulyani mengatakan defisit yang lebih kecil dari target dapat terjadi jika pendapatan negara, terutama pajak, pulih lebih cepat dari tekanan pandemi Covid-19. Menurut hitungannya, defisit APBN hingga akhir tahun hanya akan senilai Rp873,6 triliun atau 5,2% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

"Kami berharap akhir tahun ini kita akan mengalami defisitnya mengecil. Dalam undang-undang disebutkan 5,7%, tapi kita mungkin akan end up di 5,2%-5,4%," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Insentif Pajak

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengibaratkan pemberian insentif pajak sebagai vaksin bagi pelaku usaha. Tujuannya untuk memulihkan dunia usaha dari pandemi Covid-19.

Airlangga mengatakan pemerintah telah memberikan dukungan kepada dunia usaha sejak awal Covid-19 mewabah di Indonesia. Menurutnya, dukungan itu diberikan salah satunya melalui insentif pajak yang disuntikkan untuk mendorong pemulihan dunia usaha.

Baca Juga: Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

"Sebetulnya pengusaha itu sudah kami suntik vaksin duluan dalam bentuk insentif PPh Pasal 25," katanya. (DDTCNews)

Transparansi Perpajakan

Agenda transparansi perpajakan yang didorong Global Forum turut membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi pajak pada level domestik. Berbagai inisiatif transparansi perpajakan di level internasional tersebut mendorong lahirnya Perpu 1/2017 yang menjadi landasan hukum pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEoI.

"Inisiatif transparansi perpajakan yang diusung Global Forum telah menciptakan tonggak penting dalam sejarah kebijakan perpajakan Indonesia. Indonesia akhirnya bisa mengakhiri kerahasian bank untuk kepentingan perpajakan sejak 2017," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews)

Baca Juga: Sedang Dipertimbangkan, Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Lagi

Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 days reverse repo rate pada level 3,50% dalam Rapat Dewan Gubernur November 2021. BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar pada level 2,75% dan suku bunga lending facility pada level 4,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan upaya bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan karena ketidakpastian di pasar keuangan global. BI juga memproyeksi inflasi yang rendah.

“Serta upaya kami dalam mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi di tengah Covid-19,” katanya. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, UU HPP, tax amnesty, PPS, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:05 WIB
PP 3/2022

PP Baru! Pemerintah Perinci Jenis Dokumen yang Bebas Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:30 WIB
KOTA BATAM

Hidupkan Denyut Pariwisata, Tarif Pajak Hiburan dan Spa Dipangkas

Selasa, 25 Januari 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sektor Penerima Insentif Pajak 2022 Masih Digodok, Ini Kisi-Kisinya

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sedang Dipertimbangkan, Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Lagi

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra