Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Kemenkeu Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

A+
A-
2
A+
A-
2

Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2019.

Otoritas fiskal memperoleh predikat sebagai badan publik kementerian dengan kualifikasi informatif. Kategori ini sebagai kualifikasi tertinggi dalam Anugerah KIP. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana pagi ini, Kamis (21/11/2019).

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan dalam menerapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dalam penerapan good governance di Kementerian Keuangan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto melalui keterangan resmi.

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

Hal tersebut, sambungnya, tidak lepas dari komitmen Menkeu dan seluruh pejabat di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, ada pula andil koordinasi layanan informasi publik oleh perangkat PPID di lingkungan Kemenkeu dan inovasi layanan informasi publik yang terus dikembangkan.

Kepala Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan keterbukaan informasi harus dijadikan sebagai budaya dalam proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik. Budaya itu memang harus dimulai dari pimpinan.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenkeu Petakan Ribuan Jabatan Eselon III & IV yang Bisa Dihapus

Selain Kemenkeu, ada 10 Kementerian lain yang masuk ke dalam kualifikasi Informatif. Kemenkeu sejak 2013 secara konsisten telah menjadi badan publik yang terdepan dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Sekadar informasi, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik diikuti 264 badan publik yang terdiri dari kementerian, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, lembaga nonstruktural, perguruan tinggi, lembaga pemerintah nonkementerian, dan partai politik. (kaw)

Baca Juga: Simplifikasi Birokrasi, 112 Pejabat Eselon III & IV Jadi Fungsional

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan dalam menerapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dalam penerapan good governance di Kementerian Keuangan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto melalui keterangan resmi.

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

Hal tersebut, sambungnya, tidak lepas dari komitmen Menkeu dan seluruh pejabat di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, ada pula andil koordinasi layanan informasi publik oleh perangkat PPID di lingkungan Kemenkeu dan inovasi layanan informasi publik yang terus dikembangkan.

Kepala Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan keterbukaan informasi harus dijadikan sebagai budaya dalam proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik. Budaya itu memang harus dimulai dari pimpinan.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenkeu Petakan Ribuan Jabatan Eselon III & IV yang Bisa Dihapus

Selain Kemenkeu, ada 10 Kementerian lain yang masuk ke dalam kualifikasi Informatif. Kemenkeu sejak 2013 secara konsisten telah menjadi badan publik yang terdepan dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Sekadar informasi, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik diikuti 264 badan publik yang terdiri dari kementerian, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, lembaga nonstruktural, perguruan tinggi, lembaga pemerintah nonkementerian, dan partai politik. (kaw)

Baca Juga: Simplifikasi Birokrasi, 112 Pejabat Eselon III & IV Jadi Fungsional
Topik : Kemenkeu, keterbukaan informasi publik
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK