Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Vaksinasi Dikebut, Anggaran Kesehatan Nyaris 10% Belanja Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Vaksinasi Dikebut, Anggaran Kesehatan Nyaris 10% Belanja Pemerintah

Sejumlah petugas kesehatan memeriksa kesehatan siswa-siswi SMP yang akan mengikuti vaksinasi COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/8/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk belanja sektor kesehatan pada tahun depan. Besarnya anggaran kesehatan merespons penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut.

Merujuk kepada Nota Keuangan RAPBN 2022, anggaran kesehatan diusulkan sebesar Rp255,3 triliun. Angka tersebut terkontraksi 21,8% dibanding outlook APBN 2021.

Kendati begitu, anggaran kesehatan pada RAPBN 2022 setara dengan 9,4% dari total belanja negara. Anggaran kesehatan tahun depan juga nyaris 2 kali lipat dari amanat UU 9/2009. Dalam UU tersebut diatur anggaran kesehatan minimal 5% dari total belanja negara.

Baca Juga: Hingga September 2021, Utang Pemerintah Sudah Rp6.711 Triliun

"Dari total anggaran kesehatan tahun 2022 yang mencapai Rp255.263,6 miliar, sebesar Rp115.867,4 miliar merupakan alokasi untuk penanganan Covid-19. [Penanganan Covid-19] antara lain untuk testing, klaim biaya perawatan pasien, obat, insentif tenaga kesehatan, serta pengadaan vaksin dan dukungan vaksinasi," tulis pemerintah pada nota keuangan, dikutip Jumat (20/8/2021).

Secara lebih terperinci, anggaran kesehatan pada 2022 utamanya akan digunakan untuk menyelesaikan vaksinasi. Anggaran kesehatan yang tak sedikit ini juga akan dimanfaatkan untuk mengantisipasi kebutuhan lain terkait penanganan pandemi.

Nota Keuangan RAPBN 2022 juga menyebut ketersediaan vaksin dan keterjangkauan harganya akan dijaga, khususnya melalui produksi vaksin dalam negeri. Pemerintah akan mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk menggenjot distribusi vaksin.

Baca Juga: Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

"Pelaksanaan program vaksinasi, selain melalui vaksinasi program yang dibiayai pemerintah, akan dilakukan pula skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu," tulis pemerintah.

Di luar program yang terkait dengan pandemi Covid-19, anggaran kesehatan pada 2022 rencananya akan digunakan untuk melanjutkan reformasi sistem kesehatan. Caranya antara lain melalui transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam kesehatan.

Selanjutnya, anggaran juga akan digunakan untuk mempercepat penurunan stunting dengan memperluas intervensi di seluruh kabupaten/kota. Kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan dijaga melalui pemberian bantuan iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), PBPU/BP, PNS, TNI, dan Polri. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp12,68 Triliun untuk Subsidi Pajak 2022

Topik : anggaran kesehatan, RAPBN, anggaran pemerintah, belanja pemerintah, defisit anggaran

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 September 2021 | 15:20 WIB
RAPBN 2022

Naik, Penerimaan Perpajakan 2022 Disepakati Rp1.510 Triliun

Rabu, 08 September 2021 | 13:30 WIB
KINERJA FISKAL

Jaga Ruang Fiskal, Sri Mulyani Komitmen Tekan Beban Bunga Utang

Selasa, 07 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Reformasi Regulasi Pajak, Sri Mulyani Minta Dukungan DPR

Minggu, 05 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Alasan Sri Mulyani Tak Ingin Terlalu Cepat Pacu Penerimaan Pajak

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya