Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Utang Pemerintah Sudah 30,33% PDB, Amankah?

2
2

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Strategi front loading yang dijalankan untuk pembiayaan dalam APBN 2019 telah mengerek rasio utang pemerintah ke level 30,33% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir Februari 2019.

Kementerian Keuangan menyatakan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah yang cukup besar pada dua bulan pertama 2019 telah membuat utang pemerintah senilai Rp4.566,26 triliun. Angka ini setara dengan 30,33% PDB.

“Rasio utang terhadap PDB yang menyentuh 30,33% masih berada pada taraf yang aman, mengingat besaran utang Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60% dari PDB,” demikian pernyataan otoritas yang dikutip dari APBN Kita edisi Maret 2019.

Baca Juga: Respons Digitalisasi, Koordinasi Perpajakan Internasional Diperkuat

Pemerintah menjelaskan batasan utang 60% PDB diadopsi dari Maastricht Treaty, sebuah perjanjian yang ditandatangani para anggota negara Eropa untuk pembentukan Uni Eropa. Perjanjian ini ditandatangani pada 7 Februari 1992.

Dalam perjanjian itu, ada pengaturan mengenai tingkat inflasi, pengelolaan keuangan pemerintah (defisit tahunan dan utang pemerintah), nilai tukar mata uang, serta tingkat suku bunga dalam jangka panjang.

Pada akhir Februari komposisi utang pemerintah didominasi oleh SBN senilai Rp3.775,79 triliun atau 82,69% dari total utang. Selanjutnya, pinjaman hanya tercatat senilai Rp790,47 triliun atau sekitar 17,31% dari total utang pemerintah.

Baca Juga: Duh, Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi Hingga Rp5.467 triliun

Kementerian Keuangan menjelaskan penerbitan SBN pada 2019 masih akan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek sertarefinancing. Sementara itu, pinjaman luar negeri yang ditarik pada 2019 digunakan untuk membiayai proyek serta untuk menutup defisit anggaran secara umum.

Otoritas fiskal menegaskan pembiayaan utang akan dilakukan dengan memperhatikan empat prinsip utama. Pertama, kehati-hatian, yakni dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah.

Kedua, efisiensi biaya utang di tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal. Ketiga, pemanfaatan utang pada kegiatan produktif yang mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini salah satunya dilakukan melalui pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

Keempat, komposisi utang dalam batas terkendali. Hal ini penting untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi. Lebih dari itu, sambung otoritas, arah kebijakan pembiayaan utang akan menyesuaikan dengan defisit APBN.

“Di mana pembiayaan melalui utang akan terus berkurang seiring dengan mengecilnya defisit APBN,” imbuh Kemenkeu. (kaw)

Baca Juga: Ini Harapan Sri Mulyani untuk Presiden Bank Dunia Terpilih

“Rasio utang terhadap PDB yang menyentuh 30,33% masih berada pada taraf yang aman, mengingat besaran utang Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60% dari PDB,” demikian pernyataan otoritas yang dikutip dari APBN Kita edisi Maret 2019.

Baca Juga: Respons Digitalisasi, Koordinasi Perpajakan Internasional Diperkuat

Pemerintah menjelaskan batasan utang 60% PDB diadopsi dari Maastricht Treaty, sebuah perjanjian yang ditandatangani para anggota negara Eropa untuk pembentukan Uni Eropa. Perjanjian ini ditandatangani pada 7 Februari 1992.

Dalam perjanjian itu, ada pengaturan mengenai tingkat inflasi, pengelolaan keuangan pemerintah (defisit tahunan dan utang pemerintah), nilai tukar mata uang, serta tingkat suku bunga dalam jangka panjang.

Pada akhir Februari komposisi utang pemerintah didominasi oleh SBN senilai Rp3.775,79 triliun atau 82,69% dari total utang. Selanjutnya, pinjaman hanya tercatat senilai Rp790,47 triliun atau sekitar 17,31% dari total utang pemerintah.

Baca Juga: Duh, Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi Hingga Rp5.467 triliun

Kementerian Keuangan menjelaskan penerbitan SBN pada 2019 masih akan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek sertarefinancing. Sementara itu, pinjaman luar negeri yang ditarik pada 2019 digunakan untuk membiayai proyek serta untuk menutup defisit anggaran secara umum.

Otoritas fiskal menegaskan pembiayaan utang akan dilakukan dengan memperhatikan empat prinsip utama. Pertama, kehati-hatian, yakni dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah.

Kedua, efisiensi biaya utang di tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal. Ketiga, pemanfaatan utang pada kegiatan produktif yang mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini salah satunya dilakukan melalui pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

Keempat, komposisi utang dalam batas terkendali. Hal ini penting untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi. Lebih dari itu, sambung otoritas, arah kebijakan pembiayaan utang akan menyesuaikan dengan defisit APBN.

“Di mana pembiayaan melalui utang akan terus berkurang seiring dengan mengecilnya defisit APBN,” imbuh Kemenkeu. (kaw)

Baca Juga: Ini Harapan Sri Mulyani untuk Presiden Bank Dunia Terpilih
Topik : utang, APBN Kita, Sri Mulyani
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI