INGGRIS

Utak Atik Capital Gain Tax Bikin Gelisah Pengusaha

Redaksi DDTCNews | Jumat, 31 Juli 2020 | 08:01 WIB
Utak Atik Capital Gain Tax Bikin Gelisah Pengusaha

Salah satu sudut jalan di London, Inggris. (Foto: bull.io)

LONDON, DDTCNews - Pengusaha kecil dan menengah Negeri Ratu Elizabeth dibuat cemas dengan wacana pemerintah yang hendak merombak kebijakan pajak capital gain atas keuntungan tertentu.

Pendiri konsultan bisnis, Cavendish Corporate Finance Lord Leigh mengatakan sejumlah pengusaha mengkhawatirkan pemerintah akan menambah penerimaan negara dengan mengubah struktur pajak capital gain.

Pasalnya, hingga kini belum ada rencana yang jelas dari pemerintah terkait perubahan kebijakan pajak yang dibebankan atas keuntungan yang dihasilkan dari pengalihan aset atau harta.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

"Tinjauan kebijakan telah mendorong pengusaha untuk tidak mengambil risiko (sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi)," katanya di London, seperti dikutip Senin (27/7/2020).

Lord Leigh menyebutkan banyak pengusaha yang memikirkan opsi untuk mempercepat penjualan aset dalam rangka mengamankan keuntungan. Hal ini dilakukan tidak lain agar keuntungan yang didapat tidak tergerus lebih dalam dengan kebijakan capital gain tax yang baru.

Menurutnya, hingga saat ini hanya sedikit detail yang diberikan pemerintah terkait dengan perombakan capital gain tax. Momentum pengumuman anggaran pemerintah pada Oktober 2020 disebut sebagai sarana pemerintah menyampaikan perubahan kebijakan pajak kepada publik.

Baca Juga:
Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

Seperti diketahui, rezim capital gain tax di Inggris berlaku atas keuntungan yang dihasilkan atas pengalihan suatu aset seperti perusahaan. Tarif capital gain tax di Inggris dipatok sebesar 20% atas laba atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu transaksi atau pengalihan aset.

Pemerintah menetapkan tarif khusus capital gain tax sebesar 10% untuk pengalihan aset yang nilainya tidak lebih dari £1 juta atau setara Rp18,7 miliar. Ambang batas tersebut baru saja direvisi pemerintah pada Maret 2020 dari patokan sebelumnya yang mencapai £10 juta.

Kini, rencana perubahan membuat gelisah pengusaha karena pemerintah mempunyai ruang luas untuk perubahan kebijakan mulai dari tarif sampai ambang batas. Selain itu, pungutan capital gain tax di Inggris juga ikut memengaruhi besaran manfaat pensiun yang didapatkan warga negara.

Baca Juga:
Ada Ketimpangan, Pajak Capital Gains di Negara Ini Perlu Direvisi

Sementara itu, Partner RSM Grup Chris Etherington menyebutkan adanya peningkatan jumlah klien yang ingin memajukan transaksi penjualan dengan adanya rencana revisi pajak capital gain.

Dia menyebutkan jika pemerintah meningkatkan pungutan pajak capital gain dan dibarengi kenaikan PPh, maka sudah ada komitmen memindahkan usaha dan tidak menjadi subjek pajak dalam negeri Inggris.

"Saya sudah mendapati beberapa orang yang mengatakan jika pajak capital gain naik sejalan dengan pajak penghasilan, maka mereka ingin meninggalkan negara itu [untuk tujuan pajak]," terangnya dilansir bmmagazine.co.uk. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan