Berita
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tunggu Data Kemendagri, Kemenkeu Tahan Pencairan Dana Desa

A+
A-
4
A+
A-
4
Tunggu Data Kemendagri, Kemenkeu Tahan Pencairan Dana Desa
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu akan menahan pencairan dana desa karena adanya dugaan desa fiktif. Rekomendasi dari Kemendagri dinantikan untuk memperoleh data pasti desa yang tidak layak mendapatkan kucuran dana desa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti saat menjadi narasumber di Forum Merdeka Barat (FMB) 9. Menurutnya, rekomendasi dari Kemendagri dibutuhkan untuk pencairan dana desa.

“Kita freeze dan tidak akan dicairkan sampai ada klarifikasi yang jelas. Untuk data daftar desa kita tunggu rekomendasi dari Kemendagri,” katanya di FMB 9 bertajuk 'Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna?' di Kantor Kemenkominfo, Selasa (19/11/2019).

Baca Juga: Ada Pemda yang Bandel, Sri Mulyani Tunda Transfer DAU 35%

Penahanan pencarian dana desa ini, sambung Prima, diberlakukan untuk alokasi dana desa tahap ketiga yang paling lambat pencairan anggaran pada Desember 2019. Menurutnya, polemik alokasi dana desa saat ini bersumber dari maladministrasi dalam penggunaan dana desa.

Dia menyebutkan proses penganggaran dana desa termasuk rumit untuk dilakukan oleh perangkat desa. Hal tersebut menimbulkan penggunaan anggaran desa belum sepenuhnya dilaporkan kepada Kemenkeu.

Proses pencairan dana desa dilakukan dengan dua syarat utama. Pertama, adanya payung hukum dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tekait APBD. Kedua, adanya aturan main setingkat peraturan kepala daerah terkait tata cara pencairan anggaran dana desa.

Baca Juga: Pangkas Digit Rupiah, Kemenkeu Susun RUU Redenominasi

Selanjutnya, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah, Kemendagri dan Kemenkeu. Khusus untuk Kemenkeu, pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada pada setiap tahap menjadi syarat untuk dapat mencairkan dana desa tahap selanjutnya.

Titik tersebut menjadi pangkal masalah karena SDM perangkat desa yang belum mumpuni dalam menyusun laporan penggunaan anggaran secara akuntansi. Hal ini yang kemudian membuat adanya temuan desa fiktif. Dia memastikan definisi desa fiktif lebih karena persoalan administrasi yang tidak mampu dipenuhi oleh kepala desa dan perangkat desa.

“Sistem ini akan rumit untuk perangkat desa dengan latar pendidikan yang bermacam macam. Karena mindset-nya akuntasi dan banyak perangkat desa yang tidak bisa mengikuti logika akuntansi. Hal ini yang sedang kita carikan jalan solusinya," paparnya.

Baca Juga: Kemenkeu Rencanakan Moratorium Rekrutmen CPNS Umum & Lulusan PKN STAN

Seperti diketahui, untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa senilai Rp70 triliun untuk 74.954 desa di seluruh Indonesia. Hingga akhir Oktober 2019 realisasi penyerapan dana desa sudah mencapai Rp52 triliun atau memenuhi 74,2% dari target APBN. Adapun untuk tahun depan anggaran dana desa naik dari Rp70 triliun menjadi Rp72 triliun. (kaw)

Topik : dana desa, APBN 2019, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Juni 2020 | 12:03 WIB
KEM-PPKF 2021
Senin, 22 Juni 2020 | 09:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 19 Juni 2020 | 17:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020