Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 10:01 WIB
ELON MUSK
Reportase
Perpajakan.id

Tren Transformasi Sistem Pajak Internasional Negara-Negara OECD

A+
A-
2
A+
A-
2
Tren Transformasi Sistem Pajak Internasional Negara-Negara OECD

PADA umumnya, aspek internasional dari sistem pajak suatu negara dirancang berdasarkan dua prinsip.

Pertama, prinsip domisili atau yang dikenal sebagai sistem pajak worldwide. Negara dengan sistem pajak worldwide mengenakan pajak kepada seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri (WPDN), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta penghasilan wajib pajak luar negeri (WPLN) yang bersumber dari negara tersebut.

Kedua, prinsip sumber yang disebut dengan sistem pajak territorial. Negara dengan sistem pajak territorial hanya mengenakan pajak atas penghasilan WPDN maupun WPLN yang bersumber atau dianggap bersumber dari negara/yurisdiksinya.

Baca Juga: Korporasi Multinasional Minta OECD Sederhanakan Skema Pajak Digital

Tabel di bawah memperlihatkan adanya tren transisi ke arah sistem territorial di negara-negara anggota OECD selama dua puluh tahun terakhir. Tren transisi tersebut tentunya bukan tanpa alas an. Sistem pajak worldwide dianggap mendorong terjadinya pemajakan berganda dan menjadi sistem pajak yang relatif lebih kompleks.

Menariknya, per 2019, semua negara-negara Eropa yang tergabung di dalam negara-negara OECD sudah menerapkan sistem pajak territorial, baik secara keseluruhan (predominantly territorial) maupun sebagian (partially territorial).


Baca Juga: Menguak Keberhasilan Sistem Pajak yang 'Kontroversial'

Mengutip Working Paper DDTC yang bertajuk 'Sistem Pemajakan: Dari Worldwide ke Territorial', stagnasi ekonomi yang ditandai dengan ekonomi yang melambat merupakan dorongan utama dari Jepang dan Amerika Serikat pada saat melakukan reformasi pajak. Kebutuhan atas repatriasi dana/modal juga merupakan salah satu alasan mendasar transformasi ke sistem pajak territorial.

Alasan mendasar lainnya adalah perubahan status domisili. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara OECD yang melakukan perilaku company inversion, restrukturisasi usaha, maupun perubahan status domisili, sehingga dengan adanya perubahan sistem pajak, diharapkan akan dapat mengubah perilaku-perilaku tersebut.

Lebih lanjut, adanya transformasi sistem pajak ini mendorong daya saing perusahaan dalam negeri untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar. Terlebih, mayoritas negara-negara OECD merupakan capital exporting countries yang membutuhkan daya saing yang lebih baik secara internasional. (kaw)

Baca Juga: Menilik Makna Korelasi Beberapa Indikator Administrasi Pajak

Topik : narasi data, sistem pajak, worldwide, territorial, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Desember 2020 | 17:51 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Senin, 14 Desember 2020 | 13:58 WIB
PRANCIS
Jum'at, 11 Desember 2020 | 18:46 WIB
STATISTIK KONTRIBUSI PAJAK
Kamis, 10 Desember 2020 | 12:01 WIB
LAPORAN OECD
berita pilihan
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:56 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:33 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA