Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Rabu, 16 Juni 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tren Transformasi Sistem Pajak Internasional Negara-Negara OECD

A+
A-
2
A+
A-
2
Tren Transformasi Sistem Pajak Internasional Negara-Negara OECD

PADA umumnya, aspek internasional dari sistem pajak suatu negara dirancang berdasarkan dua prinsip.

Pertama, prinsip domisili atau yang dikenal sebagai sistem pajak worldwide. Negara dengan sistem pajak worldwide mengenakan pajak kepada seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri (WPDN), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta penghasilan wajib pajak luar negeri (WPLN) yang bersumber dari negara tersebut.

Kedua, prinsip sumber yang disebut dengan sistem pajak territorial. Negara dengan sistem pajak territorial hanya mengenakan pajak atas penghasilan WPDN maupun WPLN yang bersumber atau dianggap bersumber dari negara/yurisdiksinya.

Baca Juga: Begini Tren Penerapan General Anti-Avoidance Rule secara Global

Tabel di bawah memperlihatkan adanya tren transisi ke arah sistem territorial di negara-negara anggota OECD selama dua puluh tahun terakhir. Tren transisi tersebut tentunya bukan tanpa alas an. Sistem pajak worldwide dianggap mendorong terjadinya pemajakan berganda dan menjadi sistem pajak yang relatif lebih kompleks.

Menariknya, per 2019, semua negara-negara Eropa yang tergabung di dalam negara-negara OECD sudah menerapkan sistem pajak territorial, baik secara keseluruhan (predominantly territorial) maupun sebagian (partially territorial).


Baca Juga: Soal Sistem Pajak dan Kesetaraan Gender, Ini Kata Sri Mulyani

Mengutip Working Paper DDTC yang bertajuk 'Sistem Pemajakan: Dari Worldwide ke Territorial', stagnasi ekonomi yang ditandai dengan ekonomi yang melambat merupakan dorongan utama dari Jepang dan Amerika Serikat pada saat melakukan reformasi pajak. Kebutuhan atas repatriasi dana/modal juga merupakan salah satu alasan mendasar transformasi ke sistem pajak territorial.

Alasan mendasar lainnya adalah perubahan status domisili. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara OECD yang melakukan perilaku company inversion, restrukturisasi usaha, maupun perubahan status domisili, sehingga dengan adanya perubahan sistem pajak, diharapkan akan dapat mengubah perilaku-perilaku tersebut.

Lebih lanjut, adanya transformasi sistem pajak ini mendorong daya saing perusahaan dalam negeri untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar. Terlebih, mayoritas negara-negara OECD merupakan capital exporting countries yang membutuhkan daya saing yang lebih baik secara internasional. (kaw)

Baca Juga: Soal Konsensus Pajak Digital, Sri Mulyani Sebut Negosiasi Cukup Alot

Topik : narasi data, sistem pajak, worldwide, territorial, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:56 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI DIY