Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Tren Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh dalam 1 Dekade, Simak Datanya

A+
A-
2
A+
A-
2
Tren Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh dalam 1 Dekade, Simak Datanya

Ilustrasi.

KEPATUHAN pajak menjadi faktor terpenting dalam menopang penerimaan pajak Indonesia. Sebagai penganut sistem self assessment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Artinya, patuh tidaknya wajib pajak dalam melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya punya andil besar dalam capaian penerimaan pajak.

Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi 2. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiel, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Dari keduanya, kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

Lantas bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia?
Ditinjau dari aspek kepatuhan formal, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh), baik orang pribadi dan badan, terpantau fluktuatif dalam 1 dekade terakhir.

Baca Juga: Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP) pada 2011 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan mencapai 52,74% dari total wajib pajak. Berselang 1 tahun, kepatuhan formal naik tipis menjadi 53,36% pada 2012. Kemudian pada 2013, kepatuhan formal kembali naik menjadi 60,86%. Hanya saja, pada 2014 rasio pelaporan SPT Tahunan justru turun menjadi 58,87%.

Selanjutnya, pada 2015 kepatuhan formal tembus ke level 60% yakni tepatnya 60,42%. Lalu, dilanjutkan kenaikan pada 2016, meski hanya tipis yaitu 60,82%.

Barulah pada pasca-tax amnesty rasio kepatuhan pajak langsung naik lebih dari 10%, hingga masuk ke level 70%. DJP melaporkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada 2017 sebesar 72,64%, 2018 sebesar 71,1%, 2019 sebesar 73,06%, dan 2020 sebesar 77,63%.

Baca Juga: Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Perkembangannya di tahun ini, DJP mencatat hingga 30 Maret 2022 rasio kepatuhan formal untuk tahun pajak 2021 baru mencapai 54%, atau masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 80%.


Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro dalam bukunya yang berjudul Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak menyebutkan secara teoritis maupun empiris, secara umum terdapat 5 faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menunjang tingkat kepatuhan mereka.

Baca Juga: WP Strategis Belum Lapor SPT Tahunan, Pegawai Pajak Adakan Kunjungan

Pertama, upaya pencegahan (deterrence), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak.

Kedua, norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. Ketiga, kesempatan, baik untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak).

Keempat, keadilan (fairness) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap wajib pajak lainnya. Kelima, faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar. (sap)

Baca Juga: Terancam Bangkrut, Pakistan Kenakan Pajak 10% Atas Perusahaan Besar

Topik : narasi data, statistik pajak, SPT Tahunan, PPh orang pribadi, PPh badan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

novan noor alam

Selasa, 12 April 2022 | 23:49 WIB
Pemerintah Indonesia dlm pengambilan pajak menganut Sistem Self Assessment sudah tepat dlm pengambilan wajib pajak bg perorangan, instansi, lembaga/badan usaha. Namun apabila disandingkan dg budaya masyarakat Indonesia yg heterogen sangat sulit utk mwujudkan kesadaran pajak tetap harus ada sikap teg ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 127,5%, Sri Mulyani: Luar Biasa Tinggi

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:05 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 53,58% Hingga Mei 2022, Sri Mulyani Catat Ini

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP karena Alamat di KTP Berubah, Bagaimana Prosedurnya?

Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Implementasi Pajak Warisan di Negara-Negara Eropa

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet

Selasa, 05 Juli 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Alat Makan Hingga Kemasan Plastik Kena Cukai? DJBC: Masih Dikaji