Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Top Up Uang Elektronik Kena PPN, Bagaimana Ketentuannya?

A+
A-
10
A+
A-
10
Top Up Uang Elektronik Kena PPN, Bagaimana Ketentuannya?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Farah. Saya adalah staf pajak salah satu perusahaan retail di Jakarta. Untuk kebutuhan sehari-sehari ke kantor, saya rutin untuk mengisi ulang (top up) uang elektronik milik saya.

Belum lama ini saya mendengar adanya aturan turunan UU HPP yang mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas top up uang elektronik. Apa benar demikian serta bagaimana ketentuannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Farah, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Farah. Menteri keuangan telah menerbitkan aturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang salah satunya mengatur mengenai ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan PPN untuk penyelenggaran teknologi finansial.

Ketentuan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PMK 69/2022).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 69/2022, PPN dikenakan atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha. Kemudian, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disebutkan salah satu jasa penyelenggaraan teknologi finansial berupa penyediaan jasa pembayaran.

Adapun penyediaan jasa pembayaran yang dimaksud salah satunya memuat uang elektronik. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) PMK 69/2022 yang berbunyi:

“(3) Penyediaan jasa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berupa:

  1. Uang Elektronik;
  2. Dompet Elektronik;
  3. Gerbang Pembayaran;
  4. Layanan Switching;
  5. Kliring;
  6. Penyelesaian Akhir; dan
  7. Transfer Dana.”

Adapun berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 69/2022, pengisian ulang atau top up menjadi salah satu jenis layanan uang elektronik. Pasal 7 ayat (1) PMK 69/2022 mengatur:

“(1) Jenis layanan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:

  1. registrasi pemegang Uang Elektronik;
  2. pengisian ulang (top up);
  3. pembayaran transaksi;
  4. Transfer Dana; dan
  5. tarik tunai.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat, top up dalam layanan uang elektronik menjadi objek PPN. Namun, perlu digarisbawahi, PPN dikenakan atas penyerahan penyediaan jasa pembayaran bukan atas uang dalam media uang elektronik tersebut.

Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 69/2022 yang berbunyi:

“(1) Uang dalam media Uang Elektronik atau Dompet Elektronik, termasuk bonus point, top up point, reward point, dan loyalty point, merupakan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.”

Sebagai contoh, saat Ibu melakukan top up uang elektronik senilai Rp100.000, terdapat biaya jasa layanan tambahan atau biaya administrasi yang dikenakan senilai Rp1.000. Dengan demikian, PPN dikenakan atas biaya jasa layanan dari Rp1.000, bukan atas nilai uang senilai Rp100.000.

Meskipun demikian, pada umumnya biaya jasa layanan yang dikenakan kepada pelanggan telah termasuk dengan PPN. Untuk itu, pelanggan biasanya tidak menyadari bahwa telah membayar PPN atas top up uang elektronik yang dilakukan.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi UU HPP akan hadir setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait UU HPP beserta peraturan turunannya yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Konsultasi UU HPP, DDTC Fiscal Research & Advisory, konsultasi pajak, pajak, PPN, UU HPP, uang elektronik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Datangi Alamat Wajib Pajak, Juru Sita Sampaikan Surat Paksa

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:00 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan PER-11/PJ/2022 Berlaku Bulan Depan, Simak Ketentuan Transisinya

Senin, 15 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KABUPATEN BATANG

Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya