Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak

“REGULASI banyak, tetapi enggak lengkap menjadi salah satu penyebabnya. Tiap jenis pajak daerah ada regulasinya sendiri. Namun, giliran mau atur masalah penyitaan, gijzeling, dan lain sebagainya itu enggak ada. Ini yang turut kami perkuat sehingga law enforcement berjalan dengan baik.”

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan kondisi tersebut saat ditanya terkait dengan masih rendahnya rasio pajak dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) atau yang lazim disebut tax ratio daerah.

Hadirnya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membawa semangat simplifikasi regulasi dan penguatan law enforcement bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penguatan local taxing power.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Capai Rp590 M, Semarang Gandeng KPK untuk Penagihan

Lihat saja amanat pada Pasal 94 UU HKPD. Seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota harus diatur dalam 1 peraturan daerah (perda) saja. Dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah mengacu pada perda tersebut.

Artinya, tidak boleh lagi ada 1 perda untuk 1 jenis pajak dan retribusi daerah. Apalagi, dalam UU HKP, pemerintah daerah (pemda) secara total mempunyai kewenangan memungut 14 jenis pajak dan 18 jenis retribusi. Pemda memiliki waktu 2 tahun untuk menyesuaikan perda.

Tentu saja kita berharap penyesuaian perda tidak hanya dilakukan dengan menggabungkan semua ketentuan dari banyak perda ke dalam 1 perda. Pemda tetap perlu melihat harmonisasi seluruh ketentuan agar pengaturan berimplikasi pada optimalisasi penggalian potensi, terutama pajak daerah.

Baca Juga: Dorong Warga Pakai Kendaraan Listrik, Pemprov Beri Diskon Pajak 90%

Selain itu, akan ada beleid baru yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Saat ini memang sudah ada PP 55/2016. Namun, dengan adanya UU HKPD, pengaturan dalam PP akan lebih detail, termasuk tentang penegakan hukum dan sengketa.

Pengaturan yang baik dari sisi hulu hingga hilir urusan pajak dan retribusi daerah sangatlah krusial. Selain untuk memastikan optimalisasi pendapatan daerah dan meningkatkan derajat kemandirian fiskal, ada jaminan kepastian hukum. Tentu saja ini penting untuk masyarakat maupun pemerintah.

Sesuai Potensinya

KEPASTIAN dari sisi regulasi tersebut juga perlu diikuti dengan perbaikan skema penetapan target penerimaan. Langkah ini dimaksudkan agar potensi pajak daerah dapat tergali optimal. UU HKPD juga telah memuat pasal khusus terkait dengan isu ini.

Baca Juga: Respons Kenaikan Harga BBM, Angkot dan Ojol Dibebaskan dari Pajak

Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD harus mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah serta potensinya. Hal ini krusial agar target yang ditetapkan tidak di bawah atau di atas potensi yang ada.

Mengacu pada DDTC Working Paper bertajuk Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort, sebagian besar daerah berhasil mengumpulkan pajak daerah melebihi target meskipun cenderung memiliki tax effort yang rendah.

Bagaimanapun, penerimaan pajak dan retribusi juga akan berkorelasi dengan volume belanja meskipun hingga saat ini dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah. Jika target pajak daerah bersifat underestimated, pencapaian kemandirian fiskal juga butuh waktu lama.

Baca Juga: Bakal Jadi Wilayah Penyangga Ibu Kota Baru, Balikpapan Naikkan NJOP

Tidak dimungkiri, penentuan target yang tepat juga membutuhkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah. Pemerintah sebenarnya memiliki program internship dan secondment dengan menjadikan daerah yang sudah bagus dari sisi SDM sebagai sumber informasi.

Kendati demikian, inisiatif dan upaya proaktif dari pemda untuk meningkatkan kapasitas SDM juga sangat krusial. Dengan demikian, SDM yang ada tidak hanya cakap dari sisi operasional pelaksanaan, tetapi juga riset dan pemetaan potensi serta penyusunan regulasinya.

Jika seluruh sistem dari hulu ke hilir dapat komprehensif dan berkepastian, harapannya, tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah juga meningkat. Khusus pajak daerah, tidak harus selalu dipancing dengan penyelenggaraan pemutihan pajak. (kaw)

Baca Juga: Hanya 2 Bulan! Manfaatkan Pemutihan PKB Sebelum Data STNK Dihapus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tajuk, tajuk pajak, fokus, UU HKPD, desentralisasi fiskal, pajak daerah, retribusi daerah, PDRD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 08:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pemprov Adakan Pembebasan BBNKB Kendaraan Bekas Sampai 30 November

Sabtu, 24 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya