Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tarif Pajak Terlalu Tinggi, Pengusaha: Bikin Sulit Rekrut Tenaga Asing

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Pajak Terlalu Tinggi, Pengusaha: Bikin Sulit Rekrut Tenaga Asing

Ilustrasi. (DDTCNews)

SEOUL, DDTCNews – Korporasi AS di Korea Selatan yang tergabung dalam American Chamber of Commerce (Amcham) in South Korea meminta Pemerintah Korea Selatan untuk menurunkan tarif pajak korporasi yang berlaku di negara tersebut.

Presiden Amcham in South Korea James Kim mengatakan tarif pajak korporasi Korea Selatan (Korsel) saat ini tergolong amat tinggi bila dibandingkan dengan negara kompetitor, terutama Singapura dan Hong Kong.

"Tingginya tarif pajak korporasi pada gilirannya membuat kami kesulitan untuk menarik tenaga profesional dan menjaga mereka untuk tetap bekerja di Korsel," katanya, dikutip Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Untuk diketahui, tarif pajak korporasi yang saat ini berlaku di Korsel mencapai 27,5%, jauh lebih tinggi ketimbang tarif pajak korporasi di Hong Kong dan Singapura yang masing-masing sebesar 16,5% dan 17%.

Selain persoalan tarif pajak yang tinggi, perusahaan asing juga memiliki masalah dalam menyusun rencana bisnis jangka panjang di Korsel. Sebab, regulasi di Korsel kerap berubah sehingga korporasi harus terus menerus menyesuaikan rencana bisnisnya.

Amcham juga menyoroti ketentuan ketenagakerjaan di Korea Selatan yang dinilai terlalu rigid sehingga memperumit korporasi dalam merekrut tenaga kerja.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Menurut Kim, Pemerintah Korsel di bawah Moon Jae In perlu mengadopsi kebijakan perekonomian yang sempat diterapkan oleh presiden sebelumnya, yaitu Kim Dae Jung, terutama dalam menaikkan investasi.

"Korea perlu mengikuti model kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung. Kala itu, Kim Dae Jung berhasil membawa Korea Selatan keluar dari krisis 1997 dan mereformasi ekonomi dalam negeri menjadi lebih kompetitif," ujar Kim seperti dilansir yna.co.kr. (rig)

Baca Juga: Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD
Topik : korea selatan, tarif pajak korporasi, pekerja asing, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dukung Piala Dunia 2026, Kota Ini Bebaskan Pajak Tiket Pertandingan

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:00 WIB
PRANCIS

Selesaikan Kasus Pajak, McDonald's Siap Bayar Rp19,5 Triliun

Kamis, 16 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Dituding Mengelak Pajak, Pendiri Terraform Labs Diselidiki Kejaksaan

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD