BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam akan menerapkan pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% selama 6 bulan mulai Juli 2023.
Ketua Komite Keuangan-Anggaran Majelis Nasional Le Quang Manh mengatakan sebagian besar anggota telah menyatakan persetujuan atas usulan pemerintah mengenai pemangkasan tarif PPN untuk sementara waktu. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan bisnis.
"Sebagian besar anggota majelis setuju dengan periode program mulai 1 Juli hingga akhir tahun ini, sementara sebagian lainnya berpendapat kebijakan ini harus diperpanjang untuk memastikan dampaknya benar-benar terasa," katanya, dikutip pada Jumat (9/6/2023).
Manh mengatakan pemangkasan tarif PPN menjadi 8% diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat. Majelis Nasional pun meminta pemerintah memastikan dampak kebijakan ini dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Ho Duc Phoc menjelaskan pemerintah pada tahun lalu mengusulkan insentif untuk mendukung pemulihan dan pembangunan sosial-ekonomi. Salah satu usulannya, memangkas tarif PPN dari 10% menjadi 8%.
Tarif PPN sebesar 8% berlaku untuk semua barang dan jasa, kecuali kelompok tertentu. Barang dan jasa yang dikecualikan dari tarif PPN 8% seperti telekomunikasi, teknologi informasi, kegiatan keuangan, perbankan, sekuritas, asuransi, bisnis real estat, logam, produk logam prefabrikasi, produk pertambangan, minyak bumi olahan, produk kimia, serta barang dan jasa yang dikenakan cukai.
Menurut estimasi pemerintah, potensi penerimaan negara yang hilang karena pemangkasan tarif PPN selama 6 bulan senilai VND35 triliun atau sekitar Rp22,11 triliun.
"Mengingat situasi perekonomian global dan domestik yang menantang, pemerintah mengusulkan pemangkasan tarif PPN sebesar 2%," ujarnya dilansir vietnamnet.vn. (sap)
