Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tarif Cukai Rokok Naik? Bappenas: Arahan Presiden Sudah Jelas

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Cukai Rokok Naik? Bappenas: Arahan Presiden Sudah Jelas

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam sebuah webinar, Kamis (12/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 menargetkan prevalensi merokok pada anak turun dari 9,1% pada 2018 menjadi 8,7% pada 2024.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar prevalensi merokok anak diturunkan melalui kenaikan tarif dan simplifikasi tarif cukai hasil tembakau. Alasannya, kenaikan dan simplifikasi tarif akan membuat harga rokok makin tidak terjangkau bagi anak-anak.

"Arahan Presiden sudah sangat jelas, cukai harus naik. Tarif, juga sangat jelas, harus disimplifikasi. Pertanyaannya, sejauh mana itu akan disimplifikasi, sejauh mana itu akan dinaikkan harganya," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Pembebasan Pembayaran PPh Badan Diperpanjang Sampai 31 Oktober 2021

Pungkas menuturkan RPJMN harus menjadi panduan semua sektor karena dokumen tersebut tidak hanya digunakan kementerian/lembaga tertentu. Perumusan strategi penurunan prevalensi merokok melalui instrumen cukai juga perlu dipikirkan bersama-sama.

Dia menyebut semua kementerian/lembaga memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam menyikapi kebijakan cukai, baik dari sisi kesehatan, petani, industri, tenaga kerja, maupun penerimaan negara. Untuk itu, lanjutnya, pembahasan mengenai kenaikan tarif dan simplifikasi tarif cukai harus dilihat secara makro.

Dia menjelaskan cukai menjadi salah satu kebijakan yang paling efektif untuk menurunkan prevalensi merokok. Namun, cukai tak akan serta merta menurunkan produksi rokok sehingga yang ditargetkan pemerintah adalah menurunkan prevalensi merokoknya.

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Jika memperhitungkan pertumbuhan penduduk yang bertambah rata-rata 4,2 juta jiwa setiap tahun, menurut hitungan Bappenas, penurunan prevalensi merokok dapat dicapai tanpa harus mengurangi produksi rokok secara signifikan.

Dalam menaikkan tarif dan menyederhanakan tarif cukai pun, pemerintah harus melakukannya secara hati-hati. Besaran kenaikan tarif perlu dihitung secara tepat. Sementara itu, simplifikasi tarif akan dilakukan secara bertahap.

Menurut Pungkas, struktur tarif cukai yang rumit akan menyulitkan pengawasan karena memungkinkan produsen berpindah dari satu lapisan tarif ke lapisan tarif lainnya hanya dengan menambah atau mengurangi jumlah produksinya.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Selain itu, simplifikasi dibutuhkan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam industri rokok, yakni pada golongan sigaret kretek tangan atau industri kecil. "Ini seni bagaimana kita mem-balance antara dampaknya kepada industri, petani, dan prevalensi merokok," ujarnya.

Semua kementerian/lembaga juga harus memikirkan pengelolaan penerimaan negara yang terkumpul dari cukai. Saat ini, regulasi yang berlaku kurang ideal karena mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan nasional dari cukai rokok.

Menurutnya, pemanfaatan dana hasil cukai lebih tepat apabila diarahkan untuk membantu petani tembakau, industri hasil tembakau, serta sebagai perlindungan sosial bagi petani dan pekerja yang terdampak kebijakan cukai.

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

"Dengan skenario itu, sebenarnya kita bisa membantu petani agar sejahtera. Apakah dia mau bertani tembakau atau beralih ke komoditas lain," ujar Pungkas. (rig)

Topik : cukai rokok, bappenas, presiden joko widodo, kebijakan cukai, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 18 Agustus 2021 | 21:31 WIB
kebijakan ini bagus dan perlu didukung, sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi perokok anak. namun demikian, pemerintah juga harus menyiapkan rencana stategis untuk hasil pertanian petani temabakau, mengingat lebih mayoritas hasil pertanian tembakau indonesia diserap oleh perusahaan rokok. dengan ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak