Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

'Tantangan Pajak Digital Perlu Solusi Jangka Panjang'

3
Fiscal Economist DDTC Denny Vissaro berfoto bersama Stig Sollund, Anggota United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters.

MAASTRICHT, DDTCNews – Sejak pertengahan Januari 2018 lalu, dua profesional DDTC tengah mengikuti short course mengenai International Tax Law and Policy di Maastricht, Belanda selama 2,5 bulan. Kursus yang dikuti oleh dua profesional DDTC tersebut sebagai bagian dari Human Resource Development Program yang diadakan oleh DDTC. Kursus tersebut diselenggarakan oleh Faculty of Law University of Maastricht dengan mengundang berbagai ahli perpajakan internasional di Eropa sebagai pengajar.

Dalam salah satu kesempatan, salah satu profesional DDTC berdiskusi lebih jauh mengenai tantangan pemajakan digital dengan Stig Sollund, pembuat kebijakan yang sudah berkiprah di dunia perpajakan selama lebih dari 40 tahun. Saat ini, dia menduduki jabatan sebagai General Director, Tax Law Department, Ministry of Finance of Norway. Sebelumnya, dia menduduki berbagai posisi penting lainnya dalam pemerintahan dan juga praktisi hukum dalam dunia perpajakan.

Dalam kesempatan diskusi ini, sosok yang juga merupakan Anggota United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters sejak 2005 ini menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan tantangan pemajakan dari ekonomi digital. Apa saja yang diutarakan? Berikut petikannya.

Baca Juga: 'Proses Bargaining Sangat Penting untuk Memajaki Ekonomi Digital'

Tantangan perpajakan yang diberikan ekonomi digital sepertinya akan terus menjadi topik penting selama beberapa waktu ke depan. Bagaimana Anda memandang urgensi tersebut sebagai pembuat kebijakan?

Digitalisasi merupakan proses yang terus menerus berlangsung dan mempengaruhi bagaimana bisnis secara efisien dapat dijalankan. Perubahan terhadap aturan perpajakan penting untuk segera dilakukan tidak hanya untuk menjamin penerimaan, namun juga untuk secepatnya memberi kepastian terhadap pelaku bisnis mengenai kewajiban perpajakan mereka. Selanjutnya, penting bagi pemerintah agar perubahan aturan yang dibuat tidak menghalangi upaya pelaku bisnis untuk menciptakan efisiensi dengan model bisnis mereka. Singkatnya, jangan sampai solusi yang diambil justru membunuh pelaku bisnis digital.

OECD/G20 Inclusive Network on BEPS belum lama ini menerbitkan laporan Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. Bagaimana pandangan Anda tehadap isi laporan tersebut secara umum?

Baca Juga: Aturan Pajak Ekonomi Digital Harus Netral

Dari laporan tersebut jelas bahwa belum terdapat adanya kesepakatan mengenai bagaimana negara seharusnya memajaki bisnis digital, baik untuk solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Solusi secara jangka pendek memang bukan menjadi opsi karena bisnis digital merupakan bisnis yang berkembang secara cepat. Oleh karena yang ingin dicapai adalah solusi jangka panjang, maka sebenarnya dapat dimengerti kesulitan untuk mencapai konsensus bersama. Saya rasa ini satu catatan positif bahwa setiap negara yang terlibat setuju untuk menjalani proses dalam mencapai solusi jangka panjang.

Bagaimana prospek untuk mencapai konsensus bersama pada 2020? Apakah Anda optimis?

Saya rasa kita harus tetap optimis. Memang dalam mencapai konsensus terdapat kesulitan, namun kita perlu memandangnya bahwa sekarang setiap negara sudah membuka ‘kartu’-nya masing-masing secara lebih jelas. Ini penting untuk kita ketahui bersama-sama sekarang ketimbang nanti saat sudah mendekati tahun 2020. Jadi saya memandang bahwa penting untuk tahu lebih mendalam mengenai preferensi negara masing-masing.

Baca Juga: Kostaf FIA UI Gelar Seminar Perpajakan Ekonomi Digital

Kemudian, kita juga melihat bahwa digitalisasi jelas mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan, namun dapat memiliki dampak terhadap aturan perpajakan secara berbeda untuk setiap negara. Oleh karena itu, kita memang perlu terlebih dahulu menetapkan masalah apa yang ingin diatasi bersama-sama. Secara umum, diskusi ke depan akan sangat menarik dan menentukan.

Apa hal menarik yang Anda lihat tersebut?

Karena setiap negara memiliki preferensi yang berbeda, tentu diskusi akan menarik untuk disimak. Misalnya, apakah suatu negara lebih memilih adanya perubahan umum terhadap ketentuan pajak internasional dengan berkembangnya digital ekonomi atau membuat ring-fence (ketentuan khusus) terhadap ekonomi digital. Saya lihat Amerika Serikat sangat mendesak untuk opsi solusi yang pertama. ­Menarik untuk selanjutnya kita lihat perkembangan respons negara lain.

Baca Juga: Terus Bertambah, Anggota Capai 124 Yurisdiksi

Bagaimana keterlibatan negara berkembang yang Anda lihat?

Menurut saya belum cukup banyak isu spesifik yang dihadapi negara berkembang dalam isu tantangan pajak dari bisnis digital. Namun, sangat penting untuk negara berkembang untuk semakin terlibat dalam diskusi ini. Saya lihat Indonesia salah satu contoh negara yang cukup aktif dalam diskusi ini, dan saya melihat Indonesia menyuarakan kepentingan negara berkembang bersama-sama dengan beberapa negara berkembang lainnya. Ini sangat bagus karena posisi Indonesia juga sebagai anggota G20.

Namun, penting untuk kita catat bahwa setiap negara berkembang juga belum tentu memiliki preferensi yang sama. Negara berkembang yang satu belum tentu memiliki karakteristik ekonomi dan sistem pajak yang sama dengan negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, perlu kita harapkan banyak negara berkembang lainnya turut berperan aktif, terutama dari negara berkembang yang masih tertinggal. Akan sangat menarik kita lihat bagaimana berbagai negara selanjutnya merespons perkembangan diskusi yang sudah dicapai saat ini.  (Amu)

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Beri Tax Holiday untuk Ekonomi Digital

Dalam kesempatan diskusi ini, sosok yang juga merupakan Anggota United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters sejak 2005 ini menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan tantangan pemajakan dari ekonomi digital. Apa saja yang diutarakan? Berikut petikannya.

Baca Juga: 'Proses Bargaining Sangat Penting untuk Memajaki Ekonomi Digital'

Tantangan perpajakan yang diberikan ekonomi digital sepertinya akan terus menjadi topik penting selama beberapa waktu ke depan. Bagaimana Anda memandang urgensi tersebut sebagai pembuat kebijakan?

Digitalisasi merupakan proses yang terus menerus berlangsung dan mempengaruhi bagaimana bisnis secara efisien dapat dijalankan. Perubahan terhadap aturan perpajakan penting untuk segera dilakukan tidak hanya untuk menjamin penerimaan, namun juga untuk secepatnya memberi kepastian terhadap pelaku bisnis mengenai kewajiban perpajakan mereka. Selanjutnya, penting bagi pemerintah agar perubahan aturan yang dibuat tidak menghalangi upaya pelaku bisnis untuk menciptakan efisiensi dengan model bisnis mereka. Singkatnya, jangan sampai solusi yang diambil justru membunuh pelaku bisnis digital.

OECD/G20 Inclusive Network on BEPS belum lama ini menerbitkan laporan Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. Bagaimana pandangan Anda tehadap isi laporan tersebut secara umum?

Baca Juga: Aturan Pajak Ekonomi Digital Harus Netral

Dari laporan tersebut jelas bahwa belum terdapat adanya kesepakatan mengenai bagaimana negara seharusnya memajaki bisnis digital, baik untuk solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Solusi secara jangka pendek memang bukan menjadi opsi karena bisnis digital merupakan bisnis yang berkembang secara cepat. Oleh karena yang ingin dicapai adalah solusi jangka panjang, maka sebenarnya dapat dimengerti kesulitan untuk mencapai konsensus bersama. Saya rasa ini satu catatan positif bahwa setiap negara yang terlibat setuju untuk menjalani proses dalam mencapai solusi jangka panjang.

Bagaimana prospek untuk mencapai konsensus bersama pada 2020? Apakah Anda optimis?

Saya rasa kita harus tetap optimis. Memang dalam mencapai konsensus terdapat kesulitan, namun kita perlu memandangnya bahwa sekarang setiap negara sudah membuka ‘kartu’-nya masing-masing secara lebih jelas. Ini penting untuk kita ketahui bersama-sama sekarang ketimbang nanti saat sudah mendekati tahun 2020. Jadi saya memandang bahwa penting untuk tahu lebih mendalam mengenai preferensi negara masing-masing.

Baca Juga: Kostaf FIA UI Gelar Seminar Perpajakan Ekonomi Digital

Kemudian, kita juga melihat bahwa digitalisasi jelas mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan, namun dapat memiliki dampak terhadap aturan perpajakan secara berbeda untuk setiap negara. Oleh karena itu, kita memang perlu terlebih dahulu menetapkan masalah apa yang ingin diatasi bersama-sama. Secara umum, diskusi ke depan akan sangat menarik dan menentukan.

Apa hal menarik yang Anda lihat tersebut?

Karena setiap negara memiliki preferensi yang berbeda, tentu diskusi akan menarik untuk disimak. Misalnya, apakah suatu negara lebih memilih adanya perubahan umum terhadap ketentuan pajak internasional dengan berkembangnya digital ekonomi atau membuat ring-fence (ketentuan khusus) terhadap ekonomi digital. Saya lihat Amerika Serikat sangat mendesak untuk opsi solusi yang pertama. ­Menarik untuk selanjutnya kita lihat perkembangan respons negara lain.

Baca Juga: Terus Bertambah, Anggota Capai 124 Yurisdiksi

Bagaimana keterlibatan negara berkembang yang Anda lihat?

Menurut saya belum cukup banyak isu spesifik yang dihadapi negara berkembang dalam isu tantangan pajak dari bisnis digital. Namun, sangat penting untuk negara berkembang untuk semakin terlibat dalam diskusi ini. Saya lihat Indonesia salah satu contoh negara yang cukup aktif dalam diskusi ini, dan saya melihat Indonesia menyuarakan kepentingan negara berkembang bersama-sama dengan beberapa negara berkembang lainnya. Ini sangat bagus karena posisi Indonesia juga sebagai anggota G20.

Namun, penting untuk kita catat bahwa setiap negara berkembang juga belum tentu memiliki preferensi yang sama. Negara berkembang yang satu belum tentu memiliki karakteristik ekonomi dan sistem pajak yang sama dengan negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, perlu kita harapkan banyak negara berkembang lainnya turut berperan aktif, terutama dari negara berkembang yang masih tertinggal. Akan sangat menarik kita lihat bagaimana berbagai negara selanjutnya merespons perkembangan diskusi yang sudah dicapai saat ini.  (Amu)

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Beri Tax Holiday untuk Ekonomi Digital
Topik : pajak digital, ekonomi digital, oecd
artikel terkait
Selasa, 07 Juni 2016 | 16:55 WIB
PERMANA ADI SAPUTRA:
Senin, 06 Juni 2016 | 20:11 WIB
YUNUS HUSEIN:
Jum'at, 17 Juni 2016 | 14:01 WIB
HARIYADI SUKAMDANI:
Senin, 20 Juni 2016 | 06:33 WIB
AGUS BAMBANG SETIOWIDODO:
berita pilihan
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Kamis, 25 Oktober 2018 | 16:17 WIB
WAKIL KETUA APINDO SIDDHI WIDYAPRATHAMA
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 13:33 WIB
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK SUHARIYANTO:
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:30 WIB
DIREKTUR P2 HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:42 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN BOEDIARSO TEGUH WIDODO
Jum'at, 20 April 2018 | 14:56 WIB
DIREKTUR P2 HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Senin, 16 April 2018 | 14:20 WIB
HADI POERNOMO:
Kamis, 08 Maret 2018 | 19:25 WIB
JOHN HUTAGAOL:
Selasa, 27 Februari 2018 | 15:14 WIB
PROF. JAN J.P. DE GOEDE (2):
Rabu, 21 Februari 2018 | 11:04 WIB
PROF. JAN J.P. DE GOEDE (1):
3