Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tahapan Pendahuluan untuk Penerapan ALP dalam Transaksi Tertentu

A+
A-
1
A+
A-
1
Tahapan Pendahuluan untuk Penerapan ALP dalam Transaksi Tertentu

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ada tahapan pendahuluan yang harus dijalankan dalam Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle/ALP) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa tertentu.

Dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 disebutkan penerapan ALP untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Baca artikel ‘Simak, Tahapan Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha (ALP)’.

Adapun transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu meliputi transaksi jasa, transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, transaksi terkait biaya pinjaman, transaksi pengalihan harta, restrukturisasi usaha, dan kesepakatan kontribusi biaya.

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

“Dalam hal wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan, transaksi … tersebut tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,” demikian bunyi penggalan pasal 14 ayat (9) beleid tersebut.

Adapun tahapan pendahuluan untuk transaksi jasa meliputi pembuktian bahwa jasa tersebut secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa, dibutuhkan oleh penerima jasa, memberikan manfaat ekonomis kepada penerima jasa.

Selain itu, jasa tersebut bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham (shareholder activity), bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha (passive association).

Baca Juga: Dana Transfer Pusat Turun, Target Setoran Pajak Daerah 2022 Bakal Naik

Jasa tersebut juga bukan merupakan duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak, bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental, serta dalam hal jasa siaga (on call services) bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga (on call contract) terlebih dahulu.

Selanjutnya, tahapan pendahuluan untuk transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud meliputi pembuktian atas keberadaan (eksistensi) harta tidak berwujud secara ekonomis dan secara legal, jenis harta tidak berwujud, nilai harta tidak berwujud, pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara legal, pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara ekonomis, dan penggunaan atau hak untuk menggunakan harta tidak berwujud;

Selain itu, pembuktian bahwa pihak-pihak yang berkontribusi dan melakukan aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksploitasi atas harta tidak berwujud. Ada pula pembuktian manfaat ekonomis yang diperoleh pihak yang menggunakan harta tidak berwujud.

Baca Juga: Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

Kemudian, tahapan pendahuluan untuk transaksi terkait biaya pinjaman meliputi pembuktian bahwa pinjaman tersebut sesuai dengan substansi dan keadaan sebenarnya, dibutuhkan oleh peminjam, serta memberikan manfaat ekonomis kepada penerima pinjaman.

Selain itu, ada pula pembuktian pinjaman itu digunakan untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Pembuktian bahwa pinjaman tersebut memenuhi karakteristik pinjaman juga harus dilakukan.

Adapun karakteristik pinjaman itu antara lain kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan secara legal, adanya tanggal jatuh tempo pinjaman, adanya kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman, adanya pembayaran pembayaran yang telah sesuai jadwal ditetapkan baik untuk pokok pinjaman dan imbal hasilnya.

Baca Juga: PMK 22/2020 Ubah Beberapa Ketentuan ALP, Ini Kata Praktisi Pajak

Kemudian pada saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur independen dan membayar kembali pokok pinjaman dan imbal hasil pinjaman sebagaimana debitur independen.

Karakteristik pinjaman salah satunya juga didasarkan pada perjanjian pinjaman yang dibuat sesuai peraturan perundang­undangan yang berlaku, adanya konsekuensi hukum apabila peminjam gagal dalam mengembalikan pokok pinjaman dan/atau imbal hasilnya, serta adanya hak tagih bagi pemberi pinjaman sebagaimana kreditur independen.

Sementara, tahapan pendahuluan untuk transaksi pengalihan harta meliputi pembuktian atas motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) transaksi pengalihan harta. Ada pula pembuktian atas pengalihan harta sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya.

Baca Juga: Menimbang Kelayakan Arm’s Length Principle pada Era Ekonomi Digital

Kemudian, pembuktian terkait manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari pengalihan harta serta pembuktian pengalihan harta tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

Selanjutnya, tahapan pendahuluan untuk restrukturisasi usaha meliputi pembuktian atas motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) dari restrukturisasi usaha. Ada pula pembuktian atas restrukturisasi usaha sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya.

Lalu, ada pembuktian manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari restrukturisasi usaha serta pembuktian restrukturisasi usaha tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

Baca Juga: Kejar Setoran PBB, Camat dan Lurah Diminta Lebih Aktif

Terakhir, tahapan pendahuluan untuk kesepakatan kontribusi biaya meliputi pembuktian bahwa kesepakatan kontribusi biaya tersebut dibuat sebagaimana kesepakatan antara pihak­pihak independen, dibutuhkan oleh pihak yang melakukan kesepakatan, serta memberikan manfaat ekonomis kepada pihak yang melakukan kesepakatan. (kaw)

Topik : PMK 22/2020, Advance Pricing Agreement, Arm’s Length Principle, ALP, prinsip kewajaran dan kelaziman

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Maret 2020 | 16:10 WIB
PMK 22/2020

Metode Penentuan Harga Transfer dalam PMK 22/2020, Simak di Sini

Senin, 30 Maret 2020 | 11:23 WIB
PMK 22/2020

Analisis Kesebandingan dalam ALP Transfer Pricing Sesuai PMK 22/2020

Senin, 30 Maret 2020 | 09:54 WIB
PMK 22/2020

Ini Faktor Kesebandingan dalam Penerapan ALP Menurut PMK 22/2020

Senin, 30 Maret 2020 | 09:16 WIB
PMK 22/2020

Simak, Tahapan Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha (ALP)

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya