Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id
pajak transaksi elektronik

 
Senin, 22 November 2021 | 13:00 WIB
GHANA
Pemerintah Ghana akan mengenakan pajak atas transaksi elektronik (electronic transaction tax) sebesar 1,75% pada tahun depan.
Jum'at, 06 Agustus 2021 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Indonesia masih akan menunggu hasil konsensus global.
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemerintah Indonesia masih menunggu tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital.
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Setelah pertemuan negara-negara G7 pada Juni 2021, ruang lingkup Pillar 1 tidak lagi dibatasi pada sektor ekonomi digital.
Senin, 20 Juli 2020 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Komentar US-Asean Business Council (US-ABC) disampaikan kepada US Trade Representative (USTR).
Senin, 20 Juli 2020 | 09:41 WIB
PAJAK DIGITAL
Pemerintah Indonesia menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital.
Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:21 WIB
EKONOMI DIGITAL
Tax Foundation menilai kebijakan pajak transaksi elektronik (PTE) yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020 bersifat diskriminatif.
Kamis, 18 Juni 2020 | 13:33 WIB
EKONOMI DIGITAL
Pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang tepat dalam perumusan kebijakan pajak terkait ekonomi digital.
Selasa, 26 Mei 2020 | 11:52 WIB
EKONOMI DIGITAL
Hingga saat ini, DJP masih menunggu perkembangan konsensus global.
Sabtu, 09 Mei 2020 | 14:46 WIB
ANALISIS PAJAK
Tantangan utama Pajak Transaksi Elektronik (PTE) yaitu menentukan ambang batas significant economic presence yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
1 2 >