Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Ungkap 4 Isu Gender dalam Sistem Pajak di Indonesia

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani Ungkap 4 Isu Gender dalam Sistem Pajak di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut setidaknya ada 4 isu tentang gender dalam sistem pajak di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan isu pertama mengenai perlakuan yang sama antara wajib pajak laki-laki dan perempuan. Persamaan perlakuan tersebut terjadi baik pada pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, PPh badan, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun PPh final pada UMKM.

"Di dalam peraturan, tentu tidak [berbeda]. Jadi, dalam hal ini sebetulnya sama," katanya dalam webinar bertajuk Peran Perempuan dalam Perpajakan Indonesia, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani: 2022 Jadi Penentu Konsolidasi Fiskal

Menurut Sri Mulyani, akan ada dimensi yang berbeda ketika suami dan istri dalam rumah tangga sama-sama bekerja. Meski demikian, perempuan tetap dapat memilih untuk membayar pajak sebagai individu atau wajib pajak dengan status kawin bersama pasangannya.

Isu yang kedua mengenai dampak yang dirasakan wajib pajak perempuan dan laki-laki atas kebijakan pajak yang berlaku. Sri Mulyani kemudian menyinggung topik disertasinya mengenai perilaku yang berbeda antara wajib pajak perempuan dan laki-laki terhadap kenaikan tarif PPh.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan elastisitas tarif PPh terhadap perempuan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan jika tarifnya naik 1% saja, mereka bisa memikirkan untuk berhenti berpenghasilan. Namun, pada wajib pajak laki-laki, berapa pun tarif PPh-nya, mereka menyatakan tetap harus bekerja.

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif PPN, Ini Pandangan Hipmi

Isu ketiga mengenai peranan perempuan dalam perekonomian. Dalam isu ini, Sri Mulyani menyoroti peran perempuan yang besar dalam mendorong perekonomian, terutama pada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan partisipasi yang besar dalam UMKM, secara tidak langsung para perempuan lebih banyak memanfaatkan fasilitas tarif PPh final yang rendah. "Sehingga dalam hal ini seperti pemihakan secara gender," ujarnya.

Adapun isu keempat mengenai keberpihakan pembelanjaan uang hasil pajak untuk kelompok perempuan, seperti dari sisi infrastruktur. Menurut Sri Mulyani, dengan makin baik infrastruktur yang tersedia, makin banyak pula beban perempuan yang berkurang.

Baca Juga: Sri Mulyani Khawatir, Rasio Pajak Daerah Terpantau Rendah

Infrastruktur itu mulai dari air bersih, sanitasi, jalan raya, koneksi internet, hingga jaringan listrik. Dengan pembangunan infrastruktur yang menggunakan pajak, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk turut serta dalam menggerakkan ekonomi keluarga maupun nasional.

"Dimensi gender dalam public policy dan public spending kita antara laki-laki dan perempuan dampaknya akan berbeda," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Rencana Kenaikan Tarif PPN Akan Dibahas
Topik : sistem pajak, perpajakan Indonesia, gender, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 23 April 2021 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL
Jum'at, 23 April 2021 | 09:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Jum'at, 23 April 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 15:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG