KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditargetkan Dekati 5,5%

Dian Kurniati | Selasa, 28 Juli 2020 | 14:50 WIB
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditargetkan Dekati 5,5%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menaikkan asumsi dasar proyeksi pertumbuhan ekonomi minimal dalam RAPBN 2021 dari sebelumnya 4,5% sebagaimana disepakati antara pemerintah dan DPR, menjadi 5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati asumsi dasar target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5%-5,5%. Namun, presiden menginginkan proyeksi tersebut mendekati 5,5%.

"Dalam asumsi makro yang kita bahas bersama DPR, memang range di antara 4,5% sampai 5,5%. Kami akan mengupayakan mendekati 5,5%. Jadi antara 5% hingga 5,5%," katanya melalui konferensi video, Selasa (28/7/2020).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Keputusan target pertumbuhan ekonomi 2021, lanjut Menkeu, akan diputuskan dalam waktu dekat. Nanti, target pertumbuhan ekonomi akan disampaikan presiden saat membacakan nota keuangan APBN 2021 dalam sidang paripurna DPR pada 14 Agustus 2020.

Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ekonomi negara berkembang biasanya lebih tinggi ketimbang negara maju. Namun, pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga sangat tergantung pada kondisi di negara maju.

Dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi 2021, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Misal, kecepatan penanganan pandemi di seluruh dunia.

Baca Juga:
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

"Mengenai kapan dan seberapa cepatnya kita bisa mengendalikan Covid, dan menemukan vaksinnya," ujarnya.

Langkah antisipatif juga telah disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2021 di antaranya dengan melebarkan defisit anggaran menjadi 5,2% terhadap PDB, lebih lebar ketimbang kesepakatan pemerintah dan DPR sebelumnya sebesar 3,21%-4,17%.

Sri Mulyani menjelaskan pelebaran defisit diperlukan untuk menyiapkan anggaran belanja cadangan senilai Rp179 triliun. Dana itu akan digunakan untuk belanja kesehatan, termasuk dukungan penciptaan vaksin virus Corona.

Baca Juga:
Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

"Kami diminta belanja ini benar-benar bisa ditingkatkan produktivitasnya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan menimbulkan dampak ekonomi atau manfaat yang paling tinggi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi optimistis PDB Indonesia tumbuh di atas ekonomi global 2021. IMF, World Bank, dan OECD bahkan memprediksi Indonesia masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China pada 2021.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak