Berita
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Perlakuan Pajak Penghasilan Beasiswa

A+
A-
8
A+
A-
8
Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Perlakuan Pajak Penghasilan Beasiswa

Ilustrasi. Petugas menyusun jarak bangku untuk perkuliahan di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Medan, Sumatera Utara, Rabu (10/6/2020). UMSU telah menerapkan protokol kesehatan jelang penerapan tatatan normal baru terutama jika aktivitas kampus sudah boleh dibuka kembali. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu merilis peraturan menteri keuangan (PMK) terbaru mengenai perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas beasiswa dan sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (litbang).

Ketentuan terbaru ini tertuang dalam PMK 68/2020 yang telah diundangkan dan berlaku pada 16 Juni 2020. PMK ini sekaligus mencabut dua ketentuan lama, yaitu PMK 246/2008 beserta perubahannya dan PMK 80/2009.

“[PMK 246/2008 dan PMK 80/2009] sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan," demikian bunyi penggalan pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (25/6/2020).

Baca Juga: Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50% Berlaku Otomatis

Beleid ini juga menjadi pelaksanaan ketentuan UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf l dan m yang mengecualikan dari objek PPh atas beasiswa dan sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau litbang.

Terkait beasiswa, PMK No. 68/2020 menegaskan bahwa biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bidang perpajakan.

Penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek PPh. Persyaratan tertentu yang dimaksud adalah pertama, beasiswa yang diterima oleh warga negara Indonesia. Kedua, beasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Baca Juga: DJP Bakal Libatkan Telkom dalam Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh

Pengaturan lebih rinci terdapat pada sisa lebih yang dikecualikan sebagai objek pajak bila ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan dan/atau litbang dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diperoleh.

Sisa lebih yang dimaksud adalah selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau yang bukan objek PPh dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

PMK terbaru ini juga mengakomodasi penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Ketentuan mengenai dana abadi ini tidak tertuang dalam PMK sebelumnya.

Baca Juga: Lima Jenis Kelompok Penghasilan Kena PPh Final

Adapun yang dimaksud dengan dana abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. (kaw)

Topik : PMK 68/2020, pajak penghasilan, PPh, beasiswa, pendidikan, litbang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 11:21 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 06:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 31 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:48 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI