Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Rilis 4 PMK Baru Soal Tarif Bea Masuk, Apa Saja?

A+
A-
19
A+
A-
19
Sri Mulyani Rilis 4 PMK Baru Soal Tarif Bea Masuk, Apa Saja?

Ilustrasi. (DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan 4 beleid baru mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Masing-masing peraturan menteri keuangan (PMK) untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam layanan kepabeanan barang impor dari negara anggota AANZFTA, AKFTA, AIFTA, dan ACFTA. Keempat PMK itu juga untuk mengakomodasi dinamika dalam perjanjian/kesepakatan yang bersangkutan.

“Untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota ... serta mengakomodasi dinamika persetujuan ..., perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan,” bunyi penggalan salah satu pertimbangan dari masing-masing beleid, dikutip pada Selasa (3/11/2020)

Baca Juga: PMK Baru! Indonesia Terapkan Tarif Preferensi untuk Negara-Negara Ini

Sebelumnya, pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional diatur dalam PMK 229/2017 s.t.d.t.d. PMK 124/2019. Berdasarkan beleid tersebut barang impor dari negara anggota perjanjian/kesepakatan internasional dapat memperoleh tarif preferensi. Simak “Apa Itu Tarif Preferensi”.

Pengenaan tarif preferensi tersebut dilaksanakan melalui beberapa skema, di antaranya Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA), Asean-India Free Trade Area (AIFTA), dan Asean-China Free Trade Area (ACFTA).

Namun, kini tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema AANZFTA, AKFTA, AIFTA, dan ACFTA tersebut diatur dalam PMK tersendiri. Pertama, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema AANZFTA tertuang dalam PMK 168/2020.

Baca Juga: Fasilitas Perpajakan untuk Impor Vaksin dan Alkes Tembus Rp8 Triliun

Kedua, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema AKFTA tertuang dalam PMK 169/2020. Ketiga, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema AIFTA tertuang dalam PMK 170/2020. Keempat, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema ACFTA tertuang dalam PMK 171/2020.

Adapun keempat beleid tersebut diundangkan pada 27 Oktober 2020 dan berlaku 7 hari setelahnya. Selain itu, perincian tarif preferensi untuk setiap skema tersebut diatur dalam PMK mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan masing-masing skema.

Namun, tarif preferensi atas barang impor tersebut dapat dinikmati apabila memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin). Rules of origin merupakan ketentuan khusus berdasar perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan suatu negara untuk menentukan negara asal barang.

Baca Juga: Jenis-Jenis Tarif Bea Masuk dan Contoh Perhitungannya

Guna memenuhi rules of origin, barang yang diimpor harus memenuhi tiga ketentuan, yaitu kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions).

Pemenuhan syarat rules of origin dibuktikan dengan penyerahan certificate of origin (surat keterangan asal/SKA) pada saat importasi. Perincian mengenai ketentuan dan syarat untuk mendapatkan tarif preferensi dari masing-masing skema perjanjian juga dijabarkan dalam keempat beleid tersebut. (kaw)

Baca Juga: AS Naikkan Tarif Bea Masuk Kayu Lunak, Kanada Ajukan Keberatan
Topik : 168/2020, 169/2020, 170/2020, PMK 171/2020, bea masuk, perjanjian internasional, Asean

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 November 2021 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Cabut Warisan Kebijakan Trump Soal Bea Masuk Tambahan Baja

Jum'at, 05 November 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Tariff Rate Quota (TRQ)?

Rabu, 03 November 2021 | 10:00 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Perdagangan ke 4 Negara Eropa Dipermudah, Kinerja Ekspor Dipatok Naik

Selasa, 02 November 2021 | 16:00 WIB
PMK 142/2021

PMK Baru! Pakaian dan Aksesori Impor Kini Dikenai Safeguard

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat