Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Token Listrik Kena PPN, Ini Penjelasan DJP

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Token Listrik Kena PPN, Ini Penjelasan DJP

Kantor pusat Ditjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan yang dimaksud dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas token listrik adalah PPN atas penjualan jasa penjualan token listrik.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2021, token adalah listrik yang termasuk barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan pada bidang perpajakan.

"PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya," tulis DJP dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (29/1/2021).

Baca Juga: Ini Ketentuan Bukti Pembayaran Pulsa Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Pada Pasal 5, PPN yang terutang atas penyerahan token oleh penyedia tenaga listrik dibebaskan sesuai ketentuan perpajakan. Ketentuan ini berlaku baik atas token yang diserahkan langsung kepada pelanggan maupun atas token yang diserahkan lewat penyelenggara distribusi.

Dengan demikian, DJP dalam keterangan resminya menegaskan tidak ada ketentuan pajak baru yang dikenakan atas token listrik dan dapat dipastikan ketentuan pada PMK No. 6/2021 tidak akan memengaruhi harga token listrik di masyarakat.

Merujuk pada Pasal 3 huruf a, penyerahan terkait dengan token listrik yang dikenai PPN adalah penyerahan jasa kena pajak (JKP) berupa jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distribusi.

Baca Juga: Soal Perpanjangan Masa Pelaporan SPT Orang Pribadi, Ini Kata DJP

Dasar pengenaan pajak (DPP) dari JKP ini menggunakan DPP penggantian yang dihitung berdasarkan komisi atau pendapatan administrasi atas penjualan token.

DPP penggantian juga dapat dihitung berdasarkan selisih antara nilai nominal token dan nilai yang diminta tidak termasuk pajak penerangan jalan (PPJ) dan bea meterai. (Bsi)

Baca Juga: Penjelasan DJP tentang Periode Transisi Bea Meterai
Topik : PMK 6/2021, token listrik, PPN token listrik, penjelasan DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Sabtu, 30 Januari 2021 | 21:34 WIB
Agak kurang setuju sih dikenakan PPN, mengingat listrik merupakan kebutuhan pokok yang harusnya dikecualikan dari definisi penyerahan jasa kena pajak/barang kena pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Januari 2021 | 16:16 WIB
PMK 6/2021

PMK Baru Soal PPN dan PPh Penjualan Pulsa, Token Listrik, dan Voucer

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku