KEBIJAKAN PROTEKTIF

Soal Pelarangan Impor CPO Uni Eropa, RI Siap Serang Balik

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 April 2018 | 15:30 WIB
Soal Pelarangan Impor CPO Uni Eropa, RI Siap Serang Balik

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan protektionisme dagang yang tengah berkembang turut menyeret komoditas andalan ekspor Indonesia. Adalah Uni Eropa yang mulai melakukan inisiasi untuk melakukan pembatasan penggunaan produk turunan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel pada 2021 nanti.

Rencana tersebut mendapat respons cepat dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurutnya pemerintah tidak akan tinggal diam dan mengancam akan membalas rencana pelarangan impor minyak kelapa sawit (CPO) oleh Uni Eropa tersebut.

"Itu yang saya laporkan ke Pak Wakil Presiden (Jusuf Kalla). Kalau mereka berkeras, saya minta izin sebagai tim perunding punya mandat untuk itu (kebijakan balasan)," katanya, Senin (9/4).

Baca Juga:
Simplifikasi Withholding Tax, Dewan Eropa Sepakati FASTER Initiative

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan bahwa RI punya beberapa pilihan dalam melakukan tindakan balasan. Salah satunya menghentikan pembelian pesawat terbang yang berasal dari Uni Eropa, yakni Airbus.

"Kita melakukan pembelian pesawat terbang antara lain dengan Airbus dan Boeing, kalau ini terus berkembang maka kita mungkin akan menghentikan (pembelian pesawat terbang) itu juga," terangnya.

Menurut Enggar, rencana pelarangan komiditas CPO oleh Uni Eropa tidak semata-mata faktor lingkungan hidup yang selama ini digaungkan. Namun, lebih kepada kebijakan dagang yang protektif dari negara-negara di benua biru.

Baca Juga:
Danai Belanja Militer Ukraina, Uni Eropa Pajaki Laba dari Aset Rusia

"Kalau saya lihat ada persaingan. Mereka produksi vegetables oil yang lain, di mana harganya jadi mahal, sedangkan CPO kita lebih murah," jelasnya.

Kendati demikian, Enggar belum dapat memastikan nilai kerugian jika Uni Eropa jadi menerapkan larangan tersebut pada 2021. Namun, ia memprediksi kerugian itu sangat besar mengingat CPO masih menjadi komoditas ekspor terbesar RI yang disusul batu bara. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Komitmen untuk Transisi Energi, Indonesia Tetap Butuh Batu Bara

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax DJP, Pemerintah Bisa Tahu Potensi dari Tiap Wajib Pajak

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:30 WIB LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak Hewan Ternak Kurban, Baca Rekap Aturannya di Sini

Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?