Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

A+
A-
2
A+
A-
2

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Pemungutan pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi solusi untuk mendapatkan setoran dalam aktivitas ekonomi digital. Ditjen Pajak (DJP) melakukan kajian terhadap langkah ini.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pemungutan PPN dalam konteks pemajakan ekonomi digital dianjurkan untuk dilakukan negara-negara anggota OECD. Pemungutan PPN atas ekonomi digital lebih realistis untuk dieksekusi ketimbang pajak penghasilan (PPh).

“Dalam forum global untuk PPN atau pajak penjualan dianjurkan untuk dipungut lebih dahulu atas transaksi digital economy sesuai ketentuan domestik masing-masing,” katanya dalam acara bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Spanyol Bakal Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital

Lebih lanjut, John memaparkan pungutan PPN cenderung lebih mudah dari PPh atas transaksi digital karena nihil isu nexus alias pembagian hak pemajakan antarnegara. Oleh karena itu, pajak atas konsumsi bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan penerimaan pajak atas ekonomi digital.

Rezim pungutan PPN yang berdasarkan tempat barang dan jasa dikonsumsi, memudahkan otoritas dalam memungut pajak. John menambahkan tidak perlu ada kebijakan baru untuk bisa memungut PPN atas ekonomi digital karena hanya perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Untuk PPN ini ibarat memetik low hanging fruit. Tidak ada overlapping tax rights karena berdasarkan konsumsi,” paparnya.

Baca Juga: Buntut Rencana Balasan Pajak Digital, Prancis Siap Tantang AS di WTO

John memastikan kebijakan tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat oleh DJP. Aturan teknis perlu dipersiapkan secara matang untuk bisa melakukan pungutan PPN atas aktivitas ekonomi digital.

“Problemnya mungkin di faktor teknis bagaimana mekanisme memungut pajaknya. Itu harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai nanti malah mengganggu kegiatan ekonomi dan investasi. Singapura baru akan menerapkan 2020 dan itu dilakukan melalui sosialisasi dan pemahaman yang panjang kepada masyarakatnya,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Jika CbCR Bisa Diakses Publik, Apakah Negara Berkembang Akan Untung?

“Dalam forum global untuk PPN atau pajak penjualan dianjurkan untuk dipungut lebih dahulu atas transaksi digital economy sesuai ketentuan domestik masing-masing,” katanya dalam acara bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Spanyol Bakal Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital

Lebih lanjut, John memaparkan pungutan PPN cenderung lebih mudah dari PPh atas transaksi digital karena nihil isu nexus alias pembagian hak pemajakan antarnegara. Oleh karena itu, pajak atas konsumsi bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan penerimaan pajak atas ekonomi digital.

Rezim pungutan PPN yang berdasarkan tempat barang dan jasa dikonsumsi, memudahkan otoritas dalam memungut pajak. John menambahkan tidak perlu ada kebijakan baru untuk bisa memungut PPN atas ekonomi digital karena hanya perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Untuk PPN ini ibarat memetik low hanging fruit. Tidak ada overlapping tax rights karena berdasarkan konsumsi,” paparnya.

Baca Juga: Buntut Rencana Balasan Pajak Digital, Prancis Siap Tantang AS di WTO

John memastikan kebijakan tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat oleh DJP. Aturan teknis perlu dipersiapkan secara matang untuk bisa melakukan pungutan PPN atas aktivitas ekonomi digital.

“Problemnya mungkin di faktor teknis bagaimana mekanisme memungut pajaknya. Itu harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai nanti malah mengganggu kegiatan ekonomi dan investasi. Singapura baru akan menerapkan 2020 dan itu dilakukan melalui sosialisasi dan pemahaman yang panjang kepada masyarakatnya,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Jika CbCR Bisa Diakses Publik, Apakah Negara Berkembang Akan Untung?
Topik : ekonomi digital, PPN, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI