Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

2
2

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Pemungutan pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi solusi untuk mendapatkan setoran dalam aktivitas ekonomi digital. Ditjen Pajak (DJP) melakukan kajian terhadap langkah ini.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pemungutan PPN dalam konteks pemajakan ekonomi digital dianjurkan untuk dilakukan negara-negara anggota OECD. Pemungutan PPN atas ekonomi digital lebih realistis untuk dieksekusi ketimbang pajak penghasilan (PPh).

“Dalam forum global untuk PPN atau pajak penjualan dianjurkan untuk dipungut lebih dahulu atas transaksi digital economy sesuai ketentuan domestik masing-masing,” katanya dalam acara bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Insentif Pajak untuk UKM yang Tingkatkan Kapasitas Teknologi Digital

Lebih lanjut, John memaparkan pungutan PPN cenderung lebih mudah dari PPh atas transaksi digital karena nihil isu nexus alias pembagian hak pemajakan antarnegara. Oleh karena itu, pajak atas konsumsi bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan penerimaan pajak atas ekonomi digital.

Rezim pungutan PPN yang berdasarkan tempat barang dan jasa dikonsumsi, memudahkan otoritas dalam memungut pajak. John menambahkan tidak perlu ada kebijakan baru untuk bisa memungut PPN atas ekonomi digital karena hanya perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Untuk PPN ini ibarat memetik low hanging fruit. Tidak ada overlapping tax rights karena berdasarkan konsumsi,” paparnya.

Baca Juga: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Diusulkan Naik

John memastikan kebijakan tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat oleh DJP. Aturan teknis perlu dipersiapkan secara matang untuk bisa melakukan pungutan PPN atas aktivitas ekonomi digital.

“Problemnya mungkin di faktor teknis bagaimana mekanisme memungut pajaknya. Itu harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai nanti malah mengganggu kegiatan ekonomi dan investasi. Singapura baru akan menerapkan 2020 dan itu dilakukan melalui sosialisasi dan pemahaman yang panjang kepada masyarakatnya,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: DJP Bakal Manfaatkan Momentum Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik

“Dalam forum global untuk PPN atau pajak penjualan dianjurkan untuk dipungut lebih dahulu atas transaksi digital economy sesuai ketentuan domestik masing-masing,” katanya dalam acara bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Insentif Pajak untuk UKM yang Tingkatkan Kapasitas Teknologi Digital

Lebih lanjut, John memaparkan pungutan PPN cenderung lebih mudah dari PPh atas transaksi digital karena nihil isu nexus alias pembagian hak pemajakan antarnegara. Oleh karena itu, pajak atas konsumsi bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan penerimaan pajak atas ekonomi digital.

Rezim pungutan PPN yang berdasarkan tempat barang dan jasa dikonsumsi, memudahkan otoritas dalam memungut pajak. John menambahkan tidak perlu ada kebijakan baru untuk bisa memungut PPN atas ekonomi digital karena hanya perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Untuk PPN ini ibarat memetik low hanging fruit. Tidak ada overlapping tax rights karena berdasarkan konsumsi,” paparnya.

Baca Juga: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Diusulkan Naik

John memastikan kebijakan tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat oleh DJP. Aturan teknis perlu dipersiapkan secara matang untuk bisa melakukan pungutan PPN atas aktivitas ekonomi digital.

“Problemnya mungkin di faktor teknis bagaimana mekanisme memungut pajaknya. Itu harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai nanti malah mengganggu kegiatan ekonomi dan investasi. Singapura baru akan menerapkan 2020 dan itu dilakukan melalui sosialisasi dan pemahaman yang panjang kepada masyarakatnya,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: DJP Bakal Manfaatkan Momentum Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik
Topik : ekonomi digital, PPN, OECD
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI