BERITA TERKINI
Ilustrasi. Perajin memproduksi kerajinan dari rotan di Sentra Rotan, Jakarta, Kamis (14/10/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.
JAKARTA, DDTCNews – Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah akan menerapkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak senilai Rp500 juta untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha.
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan ketentuan tersebut menjadi insentif tambahan bagi wajib pajak orang pribadi usaha mikro dan kecil yang dikenai pajak penghasilan (PPh) final. Kebijakan ini juga dinilai akan menciptakan keadilan dengan wajib pajak orang pribadi yang dikenai PPh berdasarkan pada ketentuan umum.
“Wujud keberpihakan pemerintah pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil,” tulis DJP dalam unggahannya di Instagram, dikutip pada Jumat (22/10/2021).
Pengaturan kebijakan tersebut masuk dalam perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU HPP. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu – yang diatur dalam PP 23/2018 – tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 [perubahan atas UU PPh] mulai berlaku pada tahun pajak 2022," bunyi Pasal 17 ayat (1) UU HPP.
Adapun penyesuaian besarnya batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan (PMK) setelah dikonsultasikan dengan DPR. Penyesuaian mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan ketentuan teknis terkait dengan implementasi peredaran bruto tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM akan diatur dalam peraturan tersendiri. Otoritas tidak akan merevisi PP 23/2018.
“Saat ini pemerintah tidak memiliki wacana untuk mengubah PP 23/2018, dan pelaksanaannya akan berjalan bersama-sama dengan UU HPP. Mengenai mekanisme pembayarannya ke depannya akan diatur pada aturan pelaksanaan," ujar Neilmaldrin. Simak pula ‘Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?’. (kaw)
