Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Insentif Fiskal, Ini Kata Hipmi

1
1

Ketua Himpi Tax Center Ajib Hamdani. 

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah selalu memaparkan ke publik terkait hitungan efek jangka pendek dan jangka panjang dari setiap insentif yang diguyurkan ke pelaku usaha.

Ketua Himpi Tax Center Ajib Hamdani mengatakan pengusaha akan senang dengan kebijakan insentif yang digulirkan sejak tahun lalu. Tetapi, risko fiskal yang mengintai dalam jangka pendek tetap harus disampaikan kepada publik agar menjadi perhatian seluruh pihak.

“Segala hal yang bersifat insentif itu bagus [bagi pelaku usaha]. Namun, problemnya adalah dalam jangka pendek akan mengurangitax ratio dan menambah shortfall penerimaan, itu harus diperhatikan,” katanya dalam sebuah diskusi, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Pelaku Industri Nantikan Ketentuan Teknis Super Tax Deduction

Ekses negatif yang muncul dalam jangka pendek tersebut, menurut Ajib, seharusnya dibuka ke ruang publik. Pemerintah idealnya membuka data secara gamblang, baik sisi negatif maupun sisi positif, yang menjadi efek dari pemberian insentif.

Hitung-hitungan tersebut dapat menjadi pedoman awal untuk mengukur relaksasi kebijakan, terutama di ranah fiskal. Otoritas, sambungnya, perlu memaparkan nilai potensi penerimaan yang akan hilang dalam jangka pendek dan kompensasi di masa depan. Hal ini seharusnya dipaparkan dengan basis data yang jelas.

Seperti diketahui, salah satu rencana insentif yang digodok adalah perluasan pengenaan PPN 0% atas ekspor jasa yang semula 3 bidang usaha menjadi 6 bidang usaha. Hitungan untung rugi kebijakan tersebut seharunya menjadi topik utama pembahasan.

Baca Juga: Genjot Penerimaan Paruh Kedua 2019, Dirjen Pajak: Data Kami Banyak

Pasalnya, ada efek negatif akan dirasakan di awal ketimbang buah manis hasil insentif yang baru akan terasa dalam jangka menengah panjang. Pasalnya, setiap insentif mempunyai kecenderungan memberikan efek dorong signifikan bagi perekonomian dalam jangka panjang.

“Pemerintah sudah punya atau belum tentang hitungan kuantitatif dalam jangka pendek [penerimaan] yang akan hilang berapa dan dalam jangka panjang dapet berapa. Kalau pengusaha, semakin banyak insentif ya kita semakin senang,” ujar Ajib. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak Digelontorkan, Evaluasi Berkelanjutan Jadi Krusial

“Segala hal yang bersifat insentif itu bagus [bagi pelaku usaha]. Namun, problemnya adalah dalam jangka pendek akan mengurangitax ratio dan menambah shortfall penerimaan, itu harus diperhatikan,” katanya dalam sebuah diskusi, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Pelaku Industri Nantikan Ketentuan Teknis Super Tax Deduction

Ekses negatif yang muncul dalam jangka pendek tersebut, menurut Ajib, seharusnya dibuka ke ruang publik. Pemerintah idealnya membuka data secara gamblang, baik sisi negatif maupun sisi positif, yang menjadi efek dari pemberian insentif.

Hitung-hitungan tersebut dapat menjadi pedoman awal untuk mengukur relaksasi kebijakan, terutama di ranah fiskal. Otoritas, sambungnya, perlu memaparkan nilai potensi penerimaan yang akan hilang dalam jangka pendek dan kompensasi di masa depan. Hal ini seharusnya dipaparkan dengan basis data yang jelas.

Seperti diketahui, salah satu rencana insentif yang digodok adalah perluasan pengenaan PPN 0% atas ekspor jasa yang semula 3 bidang usaha menjadi 6 bidang usaha. Hitungan untung rugi kebijakan tersebut seharunya menjadi topik utama pembahasan.

Baca Juga: Genjot Penerimaan Paruh Kedua 2019, Dirjen Pajak: Data Kami Banyak

Pasalnya, ada efek negatif akan dirasakan di awal ketimbang buah manis hasil insentif yang baru akan terasa dalam jangka menengah panjang. Pasalnya, setiap insentif mempunyai kecenderungan memberikan efek dorong signifikan bagi perekonomian dalam jangka panjang.

“Pemerintah sudah punya atau belum tentang hitungan kuantitatif dalam jangka pendek [penerimaan] yang akan hilang berapa dan dalam jangka panjang dapet berapa. Kalau pengusaha, semakin banyak insentif ya kita semakin senang,” ujar Ajib. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak Digelontorkan, Evaluasi Berkelanjutan Jadi Krusial
Topik : insentif pajak, Hipmi, shortfall, tax ratio
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI