Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Insentif Fiskal, Ini Kata Hipmi

1
1

Ketua Himpi Tax Center Ajib Hamdani. 

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah selalu memaparkan ke publik terkait hitungan efek jangka pendek dan jangka panjang dari setiap insentif yang diguyurkan ke pelaku usaha.

Ketua Himpi Tax Center Ajib Hamdani mengatakan pengusaha akan senang dengan kebijakan insentif yang digulirkan sejak tahun lalu. Tetapi, risko fiskal yang mengintai dalam jangka pendek tetap harus disampaikan kepada publik agar menjadi perhatian seluruh pihak.

“Segala hal yang bersifat insentif itu bagus [bagi pelaku usaha]. Namun, problemnya adalah dalam jangka pendek akan mengurangitax ratio dan menambah shortfall penerimaan, itu harus diperhatikan,” katanya dalam sebuah diskusi, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Rilis PMK Tambahan Pembiayaan Defisit

Ekses negatif yang muncul dalam jangka pendek tersebut, menurut Ajib, seharusnya dibuka ke ruang publik. Pemerintah idealnya membuka data secara gamblang, baik sisi negatif maupun sisi positif, yang menjadi efek dari pemberian insentif.

Hitung-hitungan tersebut dapat menjadi pedoman awal untuk mengukur relaksasi kebijakan, terutama di ranah fiskal. Otoritas, sambungnya, perlu memaparkan nilai potensi penerimaan yang akan hilang dalam jangka pendek dan kompensasi di masa depan. Hal ini seharusnya dipaparkan dengan basis data yang jelas.

Seperti diketahui, salah satu rencana insentif yang digodok adalah perluasan pengenaan PPN 0% atas ekspor jasa yang semula 3 bidang usaha menjadi 6 bidang usaha. Hitungan untung rugi kebijakan tersebut seharunya menjadi topik utama pembahasan.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK Soal Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran

Pasalnya, ada efek negatif akan dirasakan di awal ketimbang buah manis hasil insentif yang baru akan terasa dalam jangka menengah panjang. Pasalnya, setiap insentif mempunyai kecenderungan memberikan efek dorong signifikan bagi perekonomian dalam jangka panjang.

“Pemerintah sudah punya atau belum tentang hitungan kuantitatif dalam jangka pendek [penerimaan] yang akan hilang berapa dan dalam jangka panjang dapet berapa. Kalau pengusaha, semakin banyak insentif ya kita semakin senang,” ujar Ajib. (kaw)

Baca Juga: Ini Kata Pelaku Usaha Soal Insentif Pajak Kegiatan Vokasi

“Segala hal yang bersifat insentif itu bagus [bagi pelaku usaha]. Namun, problemnya adalah dalam jangka pendek akan mengurangitax ratio dan menambah shortfall penerimaan, itu harus diperhatikan,” katanya dalam sebuah diskusi, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Rilis PMK Tambahan Pembiayaan Defisit

Ekses negatif yang muncul dalam jangka pendek tersebut, menurut Ajib, seharusnya dibuka ke ruang publik. Pemerintah idealnya membuka data secara gamblang, baik sisi negatif maupun sisi positif, yang menjadi efek dari pemberian insentif.

Hitung-hitungan tersebut dapat menjadi pedoman awal untuk mengukur relaksasi kebijakan, terutama di ranah fiskal. Otoritas, sambungnya, perlu memaparkan nilai potensi penerimaan yang akan hilang dalam jangka pendek dan kompensasi di masa depan. Hal ini seharusnya dipaparkan dengan basis data yang jelas.

Seperti diketahui, salah satu rencana insentif yang digodok adalah perluasan pengenaan PPN 0% atas ekspor jasa yang semula 3 bidang usaha menjadi 6 bidang usaha. Hitungan untung rugi kebijakan tersebut seharunya menjadi topik utama pembahasan.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK Soal Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran

Pasalnya, ada efek negatif akan dirasakan di awal ketimbang buah manis hasil insentif yang baru akan terasa dalam jangka menengah panjang. Pasalnya, setiap insentif mempunyai kecenderungan memberikan efek dorong signifikan bagi perekonomian dalam jangka panjang.

“Pemerintah sudah punya atau belum tentang hitungan kuantitatif dalam jangka pendek [penerimaan] yang akan hilang berapa dan dalam jangka panjang dapet berapa. Kalau pengusaha, semakin banyak insentif ya kita semakin senang,” ujar Ajib. (kaw)

Baca Juga: Ini Kata Pelaku Usaha Soal Insentif Pajak Kegiatan Vokasi
Topik : insentif pajak, Hipmi, shortfall, tax ratio
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL