Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

SMI: We Have To Be Better Than Today

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan tugas utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah menjaga keuangan negara, sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Inspektorat Jenderal (Itjen) akhir tahun 2016 di Gedung Prijadi Praptosuhardjo, Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta pada hari Kamis (1/12).

"Kita tidak hanya sekedar menjaga (keuangan) dengan integrity, tapi make sure bahwa kita itu efektif dan memberi solusi," jelasnya.

Baca Juga: Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga Diluncurkan, Apa yang Baru?

Menkeu menambahkan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen Kemenkeu harus benar-benar mengetahui karakteristik setiap transaksi, disamping memahami organisasinya sendiri. Pemahaman tersebut, harus memunculkan suatu ide, pemikiran, dan contoh konkret dalam mengombinasikan integritas, efektivitas dan solusi.

“Itjen adalah tangan kanan dari Menteri Keuangan untuk bisa menjalankan, melihat potensi, dan menjaga compliance. Itu tugas yang luar biasa prestisius dan berat,” ungkapnya.

Kewenangan Kemenkeu yang besar, menurut Menkeu, akan memunculkan godaan untuk melakukan kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Itjen harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik, antara lain dengan memastikan terjaganya kepatuhan seluruh jajaran Kemenkeu serta mencegah berbagai potensi penyimpangan yang mungkin timbul.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

"Tolong betul-betul membantu organisasi untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, di dalam konteks yang makin challenging, dan tetap terus berfokus, bahwa tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok pagi we have to be better than today,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Raker tersebut mengangkat tema "Refocusing Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Mendorong Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Pasca Tax Amnesty dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Serta Peningkatan Akuntabilitas Anggaran BUN".

Sebelumnya, raker diawali dengan laporan Plt. Inspektur Jenderal Hadiyanto, yang berharap agar raker ini menghasilkan rumusan strategis dan antisipatif terkait optimalisasi penerimaan negara dan pengawasannya. (Amu)

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

"Kita tidak hanya sekedar menjaga (keuangan) dengan integrity, tapi make sure bahwa kita itu efektif dan memberi solusi," jelasnya.

Baca Juga: Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga Diluncurkan, Apa yang Baru?

Menkeu menambahkan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen Kemenkeu harus benar-benar mengetahui karakteristik setiap transaksi, disamping memahami organisasinya sendiri. Pemahaman tersebut, harus memunculkan suatu ide, pemikiran, dan contoh konkret dalam mengombinasikan integritas, efektivitas dan solusi.

“Itjen adalah tangan kanan dari Menteri Keuangan untuk bisa menjalankan, melihat potensi, dan menjaga compliance. Itu tugas yang luar biasa prestisius dan berat,” ungkapnya.

Kewenangan Kemenkeu yang besar, menurut Menkeu, akan memunculkan godaan untuk melakukan kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Itjen harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik, antara lain dengan memastikan terjaganya kepatuhan seluruh jajaran Kemenkeu serta mencegah berbagai potensi penyimpangan yang mungkin timbul.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

"Tolong betul-betul membantu organisasi untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, di dalam konteks yang makin challenging, dan tetap terus berfokus, bahwa tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok pagi we have to be better than today,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Raker tersebut mengangkat tema "Refocusing Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Mendorong Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Pasca Tax Amnesty dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Serta Peningkatan Akuntabilitas Anggaran BUN".

Sebelumnya, raker diawali dengan laporan Plt. Inspektur Jenderal Hadiyanto, yang berharap agar raker ini menghasilkan rumusan strategis dan antisipatif terkait optimalisasi penerimaan negara dan pengawasannya. (Amu)

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B
Topik : sri mulyani, keuangan negara, itjen
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK