Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

SMI: We Have To Be Better Than Today

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan tugas utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah menjaga keuangan negara, sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Inspektorat Jenderal (Itjen) akhir tahun 2016 di Gedung Prijadi Praptosuhardjo, Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta pada hari Kamis (1/12).

"Kita tidak hanya sekedar menjaga (keuangan) dengan integrity, tapi make sure bahwa kita itu efektif dan memberi solusi," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

Menkeu menambahkan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen Kemenkeu harus benar-benar mengetahui karakteristik setiap transaksi, disamping memahami organisasinya sendiri. Pemahaman tersebut, harus memunculkan suatu ide, pemikiran, dan contoh konkret dalam mengombinasikan integritas, efektivitas dan solusi.

“Itjen adalah tangan kanan dari Menteri Keuangan untuk bisa menjalankan, melihat potensi, dan menjaga compliance. Itu tugas yang luar biasa prestisius dan berat,” ungkapnya.

Kewenangan Kemenkeu yang besar, menurut Menkeu, akan memunculkan godaan untuk melakukan kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Itjen harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik, antara lain dengan memastikan terjaganya kepatuhan seluruh jajaran Kemenkeu serta mencegah berbagai potensi penyimpangan yang mungkin timbul.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

"Tolong betul-betul membantu organisasi untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, di dalam konteks yang makin challenging, dan tetap terus berfokus, bahwa tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok pagi we have to be better than today,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Raker tersebut mengangkat tema "Refocusing Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Mendorong Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Pasca Tax Amnesty dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Serta Peningkatan Akuntabilitas Anggaran BUN".

Sebelumnya, raker diawali dengan laporan Plt. Inspektur Jenderal Hadiyanto, yang berharap agar raker ini menghasilkan rumusan strategis dan antisipatif terkait optimalisasi penerimaan negara dan pengawasannya. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Agendakan Rapat Konsultasi Cukai Plastik

"Kita tidak hanya sekedar menjaga (keuangan) dengan integrity, tapi make sure bahwa kita itu efektif dan memberi solusi," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

Menkeu menambahkan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen Kemenkeu harus benar-benar mengetahui karakteristik setiap transaksi, disamping memahami organisasinya sendiri. Pemahaman tersebut, harus memunculkan suatu ide, pemikiran, dan contoh konkret dalam mengombinasikan integritas, efektivitas dan solusi.

“Itjen adalah tangan kanan dari Menteri Keuangan untuk bisa menjalankan, melihat potensi, dan menjaga compliance. Itu tugas yang luar biasa prestisius dan berat,” ungkapnya.

Kewenangan Kemenkeu yang besar, menurut Menkeu, akan memunculkan godaan untuk melakukan kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Itjen harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik, antara lain dengan memastikan terjaganya kepatuhan seluruh jajaran Kemenkeu serta mencegah berbagai potensi penyimpangan yang mungkin timbul.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

"Tolong betul-betul membantu organisasi untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, di dalam konteks yang makin challenging, dan tetap terus berfokus, bahwa tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok pagi we have to be better than today,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Raker tersebut mengangkat tema "Refocusing Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Mendorong Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Pasca Tax Amnesty dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Serta Peningkatan Akuntabilitas Anggaran BUN".

Sebelumnya, raker diawali dengan laporan Plt. Inspektur Jenderal Hadiyanto, yang berharap agar raker ini menghasilkan rumusan strategis dan antisipatif terkait optimalisasi penerimaan negara dan pengawasannya. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Agendakan Rapat Konsultasi Cukai Plastik
Topik : sri mulyani, keuangan negara, itjen
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI