Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Skema Kerja Sama Efektif Dorong Kepatuhan Pajak UMKM, Ini Analisisnya

A+
A-
5
A+
A-
5
Skema Kerja Sama Efektif Dorong Kepatuhan Pajak UMKM, Ini Analisisnya

Researcher DDTC Fiscal Research and Advisory (FRA) Lenida Ayumi saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah perlu mempertimbangkan skema kerja sama antara otoritas pajak dan penyedia marketplace dalam mengerek kepatuhan wajib pajak UMKM secara maksimal.

Researcher DDTC Fiscal Research and Advisory (FRA) Lenida Ayumi menyebut gap antara jumlah pegawai pajak dan pelaku UMKM saat ini sangatlah besar, yaitu 1 banding 1.391. Artinya, 1 pegawai pajak memberikan asistensi kepada 1.391 UMKM.

“Untuk itu, otoritas pajak pasti memerlukan bantuan dari para stakeholder, seperti penyedia platform, untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Dalam webinar bertajuk Optimalisasi Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Sektor Digital: Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi, Ayumi membeberkan 3 skema kerja sama antara otoritas pajak dan penyedia marketplace beserta efektivitasnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Pertama, pemberian edukasi pajak terhadap pelaku UMKM. Skema ini telah diterapkan di beberapa negara seperti India, Singapura, Italia, Belanda, termasuk Indonesia. Edukasi pajak sudah menjadi salah satu program kerja sama antara Asosiasi e-Commerce Indonesia (IdEA) dan DJP.

Kedua, rekapitulasi data transaksi pelaku UMKM. Untuk skema ini, penyedia marketplace membantu UMKM untuk mengetahui akumulasi penjualan. Setelah itu, penyedia marketplace mengumpulkan data penjualan UMKM dan memberikannya kepada otoritas pajak.

Baca Juga: Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

“Rekapitulasi dan pertukaran data oleh pihak ketiga (marketplace) bahkan sudah dilakukan secara mandatory oleh beberapa negara, seperti Prancis, Spanyol, dan Norwegia,” sebut Ayumi.

Ketiga, penyedia marketplace atau digital platform ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak. Menurut Ayumi, setidaknya terdapat 3 kelebihan dari withholding tax dalam ekosistem digital antara lain mendorong penerimaan pajak.

Kemudian, merupakan instrumen untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam sistem self-assessment dan dapat mengurangi potensi penghindaran pajak. Sistem withholding tax dalam ekosistem digital juga telah diterapkan di beberapa negara, seperti AS dan India.

Baca Juga: Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

“Negara tetangga, yaitu Vietnam juga telah menggunakan sistem withholding tax dalam ekosistem digital, meski dilakukan secara parsial,” tutur Ayumi.

Dari ketiga skenario atau skema kerja sama tersebut, DDTC FRA melakukan studi eksperimen untuk menguji dan memproyeksikan efektivitas skema kerja sama tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM. Unduh Policy Note di sini.

Hasilnya, tiap-tiap perlakuan tersebut ternyata berimplikasi pada peningkatan kepatuhan dengan tren yang makin meningkat. Peningkatan terbesar dari kondisi baseline atau tanpa kerja sama ialah ketika diberikan perlakuan potong/pungut oleh penyedia marketplace.

Baca Juga: Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

“Ternyata untuk skenario kerja sama ini memberikan pertumbuhan kepatuhan pajak hingga 85,3%. Cukup signifikan angkanya. Peningkatan terbesar memang ketika diberikan treatment potong/pungut, tetapi relatif memberikan efek yang sama dengan rekapitulasi data,” kata Ayumi.

Kemudian, DDTC FRA juga bereksperimen dengan menggabungkan skenario kerja sama tersebut dengan audit dan sanksi dari otoritas pajak. Apabila audit dan sanksi dilakukan moderat, skenario gabungan ternyata bisa meningkatkan kepatuhan hingga 120%.

Selain kepatuhan, DDTC FRA juga bereksperimen terhadap tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam marketplace. Eksperimen ini dilakukan untuk melihat potensi perubahan perilaku pelaku UMKM ketika diberikan perlakuan tertentu di suatu marketplace.

Baca Juga: Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

“Kami ingin melihat perilaku UMKM ketika diberikan treatment yang tidak sama rata di berbagai platform. Apakah mereka tetap di platform tersebut atau ternyata memilih keluar dari platform dan memilih platform lainnya,” tutur Ayumi.

Hasilnya, terdapat kecenderungan pelaku UMKM untuk bermigrasi ke marketplace lainnya apabila terdapat perlakuan kerja sama pajak, khususnya hingga mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak.

Setelah mendapatkan hasil mengenai tingkat kepatuhan serta tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam marketplace, DDTC FRA juga menganalisis efektivitas total kepatuhan melalui analisis interaksi antarvariabel (compliance-participation).

Baca Juga: Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Compliance-participation merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tren tingkat kepatuhan riil dalam berbagai skenario penegakan hukum, kerjasama dengan platform marketplace, maupun skenario omzet pelaku UMKM.

Hasilnya, terdapat selisih yang cukup besar antara tingkat kepatuhan dan nilai kepatuhan riil pada kondisi adanya skema kerja sama dengan marketplace. Penurunan kepatuhan paling signifikan ditemukan pada mekanisme potong/pungut dengan persentase 32,63%.

Dari hasil studi eksperimen tersebut, Ayumi memberikan beberapa kesimpulan perihal skema kerja sama dalam peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan skema kebijakan yang berpotensi meningkatkan kepatuhan yang paling tinggi.

Baca Juga: Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Kedua, adanya kecenderungan hubungan yang bersifat substitutif antara marketplace dan platform lainnya sehingga berpotensi menyempitkan basis pajak. Simak 'Dongkrak Kepatuhan Pajak UMKM, Peningkatan Literasi Jadi Kunci'

Ketiga, mekanisme potong/pungut memberikan potensi peningkatan kepatuhan. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan risiko yang menyertainya, seperti terdapat potensi tambahan tax burden bagi penyedia marketplace sebagai withholding agent. (rig)

Baca Juga: Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC, DDTC FRA, policy note, penelitian pajak, riset pajak, UMKM, digital, kepatuhan pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK

Launching the Indonesian Tax Manual e-Book, DDTC Holds a Talk Show

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:30 WIB
PP 49/2022

Tiket Pesawat Tersambung dengan Rute Luar Negeri, Tidak Kena PPN?

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK

1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP