Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

A+
A-
26
A+
A-
26
Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengisyaratkan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tidak akan diberikan pada tahun ini.

Meski demikian, Febrio menyebut implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menjadi 'insentif' tersendiri bagi wajib pajak karena terdapat perubahan bracket PPh orang pribadi, dari yang sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Menurutnya, ketentuan dalam UU HPP tersebut bahkan lebih bersifat progresif karena mencakup lebih banyak wajib pajak dengan penghasilan kelas menengah ke bawah.

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

"Sekarang justru wajib pajak orang pribadi menikmati insentif kenaikan batas bawah bracket dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta," katanya melalui konferensi video, Rabu (12/1/2022).

Febrio mengatakan UU HPP resmi menambah bracket PPh orang pribadi dari semula 4 layer menjadi 5 layer. Tarif PPh orang pribadi sebesar 5% berlaku atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, bukan lagi sampai dengan Rp50 juta sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh sebelumnya.

Kemudian, tarif 15% dikenakan atas penghasilan kena pajak menjadi di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta. Pada lapisan ketiga, tarif PPh 25% dikenakan pada penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Setelahnya, tarif 30% berlaku atas penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Terakhir, penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar akan dikenakan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%.

Febrio menjelaskan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi akan lebih dulu dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak. Misalnya pada wajib pajak orang pribadi yang belum menikah, besaran PTKP-nya senilai Rp54 juta per tahun.

Dari nominal penghasilan kena pajak itulah, baru dapat dikalikan dengan tarif PPh orang pribadi yang sesuai dengan bracket. Menurut Febrio, ketentuan dalam UU HPP tersebut lebih menguntungkan ketimbang skema insentif PPh Pasal 21 DTP karena berlaku untuk semua wajib pajak orang pribadi dan bersifat permanen.

Baca Juga: Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

"Ini malah lebih progresif dari PPh Pasal 21 DTP yang kami berikan secara temporer," ujarnya.

Sejak April 2020 hingga Desember 2021, pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP kepada karyawan yang bekerja di berbagai sektor usaha, sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sepanjang 2021, insentif PPh Pasal 21 DTP telah dimanfaatkan 106.118 pemberi kerja atau senilai Rp5,23 triliun. (sap)

Baca Juga: Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini
Topik : UU HPP, PPh, pajak penghasilan, wajib pajak, insentif pajak, insentif PPh Pasal 21 DTP, BKF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingin Gabung NPWP Suami, Istri Ternyata Cuma Perlu Lakukan Ini

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Data-Data yang Perlu Diklarifikasi agar WP Bisa Gunakan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat