Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Simulasi PPh UMKM Ditanggung Pemerintah Jika Melibatkan Pemotong Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Simulasi PPh UMKM Ditanggung Pemerintah Jika Melibatkan Pemotong Pajak

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan kerajinan anyaman rotan di salah satu UMKM kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin (26/7/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Dalam skema pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP), kewajiban pengajuan Surat Keterangan (Suket) PP 23/2018 tidak berlaku bagi wajib pajak UMKM yang melunasi PPh dengan cara disetor sendiri.

Namun, Suket PP 23/2018 tetap diperlukan bagi wajib pajak UMKM yang melunasi PPh final dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. Suket PP 23/2020 tetap diperlukan untuk memastikan PPh final tidak dipungut untuk transaksi yang dilakukan UMKM.

“Pemotong atau pemungut pajak … tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan telah terkonfirmasi,” bunyi penggalan Pasal 5 ayat (6) PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021.

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Lantas, bagaimana simulasi penghitungan insentif PPh final DTP untuk UMKM tersebut? Lampiran PMK 82/2021 memuat simulasi untuk wajib pajak UMKM yang melunasi PPh dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak.

PT XYZ memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai wajib pajak pada 1 Juli 2020. PT XYZ tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan pada ketentuan umum UU PPh. Dengan demikian, pada tahun pajak 2020, PT XYZ dikenai PPh final berdasarkan pada PP 23/2018.

Pada tahun pajak 2020, PT XYZ memperoleh peredaran bruto sebesar Rp2 miliar. Karena peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ tersebut tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak maka penghasilan PT XYZ dari usaha untuk tahun pajak 2021 juga dikenai PPh final berdasarkan pada ketentuan PP 23/2018.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Pada Januari 2021, PT XYZ memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT MPN sebesar Rp10 juta dan PT XYZ dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

PT MPN selaku pemotong kemudian melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan. Diketahui Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT MPN tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut.

PT MPN memberikan cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2021. PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final DTP tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP atas transaksi tersebut.

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Jika PT XYZ tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi masa pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka PT XYZ tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP untuk masa pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PT XYZ wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan pada ketentuan PP 23/2018 yang menjadi kewajibannya. (kaw)

Topik : PMK 82/2021, PMK 9/2021, insentif pajak, PPh final DTP, UMKM, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)

Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak