Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Simak di Sini, Tren Adopsi Teknologi Baru dalam Administrasi Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Simak di Sini, Tren Adopsi Teknologi Baru dalam Administrasi Pajak

PERKEMBANGAN teknologi informasi (TI) kerap dimanfaatkan untuk meningkatkan perbaikan proses administrasi, kepatuhan, serta transparansi pajak. Dengan pemanfaatan TI dalam administrasi pajak, otoritas dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan serta pengawasan terhadap wajib pajak.

Selama 2 dekade terakhir, otoritas pajak di berbagai belahan dunia telah meningkatkan penggunaan TI. Adapun penggunaan TI terutama dalam proses pemungutan pajak serta penyediaan layanan terhadap wajib pajak (OECD, 2017).

Berbagai inovasi TI, seperti pembayaran secara elektronik, pelaporan pajak secara online lewat e-filing, penyediaan situs informatif, serta pengembangan akses terhadap data wajib pajak, menjadi fitur-fitur andalan otoritas.

Baca Juga: Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Penggunaan TI diprediksi akan berkembang tidak hanya untuk pelayanan dan pemungutan pajak, tetapi juga meluas ke arah pemeriksaan (e-audit), compliance risk management (CRM), serta pencegahan fraud. Hal tersebut disebabkan masuknya berbagai teknologi baru seperti artificial intelligence, blockchain, machine learning, dan terobosan lainnya ke dalam ranah administrasi pajak.

Berbagai negara juga telah merespons kemunculan teknologi baru tersebut dalam sistem administrasi pajaknya. Tren respons ini salah satunya dipotret dalam survei Asian Development Bank (ADB) pada 2018 terhadap 34 negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.


Baca Juga: Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Berdasarkan pada hasil survei tersebut, dapat disimpulkan, teknologi baru secara parsial telah diterapkan otoritas pajak di beberapa negara kawasan Asia dan Pasifik.

Bila diperinci, terdapat 2 negara yang telah memanfaatkan AI dalam sistem administrasi pajaknya, yaitu Malaysia dan Singapura. AI digunakan untuk menciptakan basis data yang memungkinkan otoritas melakukan pengawasan dan identifikasi berbagai transaksi pajak dengan lebih praktis.

Fitur blockchain juga tengah dikembangkan beberapa negara seperti RRC, Malaysia, dan Filipina. Melalui teknologi blockchain, otoritas pajak dapat menyimpan digital yang bersumber dari catatan transaksi atau data di jaringan internet menggunakan banyak server (multiserver).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Salah satu terobosan yang populer diadaptasi negara kawasan Asia dan Pasifik ialah identifikasi biometrik. Fitur perekaman sidik jari, pemindaian iris mata, serta pengenalan suara dan wajah diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan penyelidikan pajak. Beberapa negara yang telah memanfaatkan fitur ini antara lain Jepang, Fiji, Selandia Baru, dan Kamboja.

Sementara itu, otoritas pajak di India, Australia, dan Singapura juga telah mengadopsi teknologi percakapan melalui AI, yaitu chatbot. Kemudian, fitur proses automasi robotik baru digunakan di India untuk mengumpulkan analisis data, pengelolaan resiko, serta meningkatkan efisiensi kerja.

Apabila dilihat per kawasan, negara di Kawasan Asia Tenggara memiliki intensitas penggunaan teknologi baru yang lebih tinggi. Peningkatan tren digitalisasi ini juga mendorong Ditjen Pajak (DJP) turut serta mendigitalisasi sistem perpajakan, melalui rencana pengembangan beberapa teknologi baru termasuk AI, blockchain, dan chatbot.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Secara keseluruhan, sekitar 88% negara di kawasan Asia dan Pasifik setidaknya memiliki perencanaan untuk menyongsong dan mengadopsi teknologi baru dalam mengoptimalkan sistem pajaknya. Dalam konteks ini, upaya negara-negara tersebut bukan hanya transformasi, melainkan beralih kepada evolusi peran administrasi pajak (Larsen dan Gianelli, 2021). (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, administrasi pajak, teknologi, digital, digitalisasi, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 09 September 2021 | 15:55 WIB
Terimakasih infonya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 September 2022 | 15:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Tarif dan Potensi Pajak yang Dipungut e-Commerce, Begini Kata DJP

Sabtu, 24 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli

Sabtu, 24 September 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Wah! Kejar Aset Penunggak Pajak, Kantor Pajak Datangi 3 Bank Sekaligus

Sabtu, 24 September 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN KUDUS

Manfaatkan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir September 2022

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'