Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Siapa Itu Wajib Pajak?

A+
A-
1
A+
A-
1
Siapa Itu Wajib Pajak?

ISTILAH Wajib Pajak dalam dunia perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Namun, pada sebagian orang, pengertian Wajib Pajak bisa diartikan berbeda dengan yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

kebanyakan orang memahami bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP dan wajib untuk membayar pajak. Oleh karena itu, sebelum memiliki persepsi yang lebih jauh mengenai Wajib Pajak, ada baiknya untuk memahami pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) disebutkan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Dengan demikian, penjelasan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) adalah sebagai berikut;

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi:
    • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha
    • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas
    • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan

  2. Wajib Pajak Badan:
    • Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD)
    • Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan)

  3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak:
    • Bendahara Pemerintah Pusat
    • Bendahara Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPh, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi (tatbestand) definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak adalah Subjek Pajak dan Objek Pajak.

Istilah tatbestand berasal dari bahasa Jerman yang berarti undang-undang mewajibkan seseorang untuk memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam undang-undang.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas, menyatakan bahwa orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. (Amu)

Topik : kamus pajak, wajib pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA