Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Setoran Pajak Seret, Ridwan Kamil Andalkan Aset Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran Pajak Seret, Ridwan Kamil Andalkan Aset Daerah

Pengunjung berada di sebuah "food truck" di Laswee Creative Space di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/11/2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan ruang kreatif baru "Laswee Creative Space" yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan memfasilitasi muda-mudi Kota Bandung untuk berkarya. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU

BANDUNG, DDTCNews - Pemprov Jawa Barat menggeser prioritas pendapatan asli daerah (PAD) berbasis pajak menjadi optimalisasi aset.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pada saat ini kinerja penerimaan pajak daerah masih mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, optimalisasi PAD kini ikut menyertakan komponen aset pemprov seperti tanah dan bangunan.

"Pada saat pajak turun maka harus meningkatkan pendapatan dari sumber lain yaitu BUMD dan aset-aset pemerintah yang dimanfaatkan secara ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya dikutip pada Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Ridwan menuturkan optimalisasi penerimaan dari aset daerah merupakan implementasi dari instruksi Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Dia menyampaikan aset milik pemerintah agar bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga menghasilkan nilai ekonomi baru.

Instruksi tersebut dieksekusi Pemprov Jabar dengan membangun 'Laswee Creative Space'. Pemerintah mengubah gedung seluas 2.833 meter persegi sebagai ruang kreatif masyarakat, gerai kopi, dan tempat diskusi terbuka.

Aset milik Pemprov Jabar tersebut dikelola oleh Koperasi Bima Sejahtera Sentosa dan PT Olah Kelola Ruang. Menurutnya, masih banyak aset milik pemprov lainnya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung setoran PAD.

Baca Juga: Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Kang Emil menyebutkan baru 5% dari total aset pemprov yang sudah difungsikan untuk mendukung PAD. Sementara itu, sebagian besar aset lainnya masih berupa bangunan atau tanah kosong.

"Ada ribuan aset Pemda Provinsi Jabar yang belum termanfaatkan, bagaimana kecepatan kita supaya aset-aset dikerjasamakan. Ini baru aset Provinsi saja yang lokasinya sangat strategis kebanyakan di tengah kota," terangnya. (sap)

Baca Juga: Bayar Pajak Daerah Makin Mudah, Pemda Luncurkan Aplikasi Khusus
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, APBD, Jawa Barat, Ridwan Kamil

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 11:30 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Soroti Pengelolaan APBD, Sebut 3 Aspek Perlu Dievaluasi

Selasa, 11 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA CIREBON

Siap-Siap Bayar Pajak! 82.000 SPPT PBB-P2 Mulai Dicetak

Selasa, 11 Januari 2022 | 09:30 WIB
APBD 2022

Kemendagri Ingatkan Pemda Soal Penyediaan Anggaran Pelayanan Dasar

Senin, 10 Januari 2022 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Pendapatan Daerah Meleset, Tunggakan Pajak Kendaraan Jadi Biang Kerok

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP