BERITA TERKINI
Presiden Prabowo Subianto.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025.
Prabowo dalam kesempatan ini kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi kebocoran anggaran di semua tingkat. Dia pun meminta semua unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja sama untuk menutup kebocoran anggaran untuk mewujudkan kepentingan rakyat.
"Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif," katanya, Selasa (10/12/2024).
Prabowo mengatakan APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan program pembangunan di Indonesia. Melalui instrumen APBN, pemerintah akan terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana baik.
Menurutnya, belanja negara harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi atau penghematan di semua bidang. Oleh karena itu, belanja yang bersifat pemborosan harus dikurangi.
Dia pun mengajak seluruh unsur pemerintah mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial, kajian, dan seminar.
"Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung," ujarnya.
Prabowo menyebut pemerintah bertekad melaksanakan pembangunan nasional serta melanjutkan upaya transformasi menuju negara maju pada 1945. Di tengah kondisi geopolitik yang serba tidak pasti, Indonesia juga harus tetap waspada bahwa setiap saat dapat muncul kondisi yang lebih parah dari saat ini.
Selain itu, pemerintah juga fokus untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi, mendorong hilirisasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN 2025 menjadi APBN pertama dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran. APBN 2025 pun harus disusun pada masa transisi pemerintahan.
Dalam proses penyusunan APBN ini, pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih agar program pembangunan prioritasnya dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.
APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara senilai Rp3.005,12 triliun, yang utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.490,9 triliun. Target penerimaan perpajakan itu terdiri atas penerimaan pajak Rp2.189,3 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp301,6 triliun.
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp513,63 triliun, serta hibah sejumlah Rp581 triliun.
Mengenai belanja negara 2025, nilainya mencapai Rp3.621,31 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,8 triliun. Dengan target pendapatan dan pagu belanja negara ini, defisit anggaran pada 2025 ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% dari PDB. (sap)
