BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Tantangan penerimaan negara kian berat setelah pemerintah kalah dalam sejumlah sengketa perpajakan di Mahkamah Agung (MA). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak diminta untuk melakukan pembenahan. Berita tersebut menjadi topik utama sejumlah media nasional pagi ini, Kamis (13/7).
Berdasarkan data yang ada, terdapat 44 berkas putusan yang diajukan oleh Ditjen Pajak dalam melawan wajib pajak yang putusannya tidak satu pun dimenangkan oleh MA selama setahun ini. Hal tersebut dinilai karena ada kelemahan dalam putusan pengadilan pajak, otoritas pajak maupun peninjauan kembali ke MA.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap setiap kekalahan dalam sengketa perpajakan. Ditjen Pajak akan terus melakukan kajian, pembinaan, perbaikan kualitas pemeriksaan, hingga masukan terkait perbaikan regulasi.
Berita lainnya mengenai Menteri Keuangan yang menargetkan tax ratio 19% pada tahun 2019 dan restitusi pajak yang membengkak hingga Rp10 triliun hingga semester I berakhir. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Sri Mulyani Indrawati menargetkan tax ratio atau rasio pajak bisa mencapai 16% untuk tahun 2019. Meski dinilai ambisius dan penuh tantangan, pemerintah mengklaim telah mengantongi banyak cara untuk bisa melakukannya salah satunya yaitu dengan mereformasi perpajakan. Reformasi ini dianggap penting untuk membenahi kemelut perpajakan dalam negeri yang membuat penerimaan lesu. Dengan dilakukannya reformasi administrasi perpajakan maka dinilai bisa mendapatkan 1% kenaikan penerimaan pajak setiap tahunnya.
Ditjen Pajak mencatat realisasi restitusi yang dibayarkan pemerintah ke wajib pajak hingga akhir Juni 2017 sebesar Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp10 triliun atau 16,13% year on year (YoY). Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan kenaikan restitusi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang didorong oleh tingginya ekspor. Ken menggambarkan, selama kuartal pertama 2017 ekspor tumbuh 8,04% YoY, jauh lebih tinggi dari kuartal pertama 2016 yang -1,4% YoY.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dari sekitar 1.500 importir berisiko tinggi (very high risk importer), ada 679 importir tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Para importir ini melakukan praktik penyogokan untuk meloloskan keluar masuk barang di pelabuhan dan bandara. Sri Mulyani menyebut, volume impor berisiko tinggi kurang dari 5%, atau tepatnya 4,7% dari total volume impor di Indonesia.
Pemerintah sedang mempersiapkan aturan pajak migas khusus untuk Production Sharing Contract (PSC) dengan skema gross split. Regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) ini ditargetkan selesai akhir Juli 2017. Isi aturan baru tersebut akan sangat mirip dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 (PP 27/2017). Bedanya, PP 27/2017 untuk skema cost recovery, sedangkan PP baru nanti untuk skema gross split.
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengaku masih menunggu penyelesaian kesepakatan (settlement) pajak untuk perusahaan berstatus Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu poin pelengkap Peraturan Menteri bagi perusahaan BUT. Menurut Rudi, rumusan yang diinginkan pemerintah adalah settlement atas pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan demikian, jika suatu perusahaan memiliki SPT dalam beberapa tahun terakhir, tentu seluruh pungutan pajaknya harus disetor kepada Ditjen Pajak dan pajak yang dibayarkan bukan berdasarkan SPT sejak mendapat status BUT. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
