Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Selain Perpanjangan Insentif Pajak, Pengusaha Harapkan Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Selain Perpanjangan Insentif Pajak, Pengusaha Harapkan Ini

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia Siddhi Widyaprathama (kanan) saat menyampaikan paparanya. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha berpandangan upaya pengamanan target penerimaan pajak pada tahun ini masih cukup menantang. Apalagi, pada tahun ini, pelaku usaha masih membutuhkan stimulus dari pemerintah.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengapresiasi respons kebijakan pajak pada 2020. Adanya insentif pajak telah membantu pelaku usaha untuk mengamankan arus kas perusahaan, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Namun demikian, tantangan tidak langsung selesai pada tahun lalu. Menurut dia, Ditjen Pajak (DJP) mendapatkan tantangan besar dalam pengamanan target penerimaan pajak pada tahun ini. Targetnya Rp1.229,58 triliun atau naik 14,7% dibandingkan realisasi tahun lalu Rp1.071,58 triliun. Simak ‘Perusahaan Terdampak Pandemi, DJP: Kemungkinan di SPT Enggak Ada Laba’.

Baca Juga: IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Menurutnya, kondisi ekonomi dan bisnis belum akan kembali normal pada tahun ini. Oleh karena itu, risiko dan tantangan tersebut harus diantisipasi dengan mengutamakan ekstensifikasi, kepercayaan wajib pajak, konsistensi, dan kepastian hukum.

"Pengusaha juga mengharapkan harmonisasi dan sosialisasi peraturan, harmonisasi tarif PDRD (pajak daerah dan retribusi daerah), minimalisasi pemeriksaan, dan perpanjangan insentif,” katanya dalam seminar Taxlogy 2021 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI), dikutip dari laman resmi DJP, Senin (25/1/2021).

Kasubdit Pelayanan Perpajakan DJP Yari Yuhariprasetia mengatakan berbagai kebijakan sudah dilakukan otoritas sepanjang tahun lalu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya DJP untuk merespons dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

Terdapat 2 kebijakan besar yang dilakukan otoritas pada 2020 yakni pemberian insentif dan perubahan besar pelayanan perpajakan. Kedua aspek itu, sambungnya, merupakan upaya luar biasa untuk mendukung pelaku usaha bertahan dan memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.

"Penerapan klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan UU Cipta Kerja dan program click, call, counter (3C) diharapkan dapat membantu penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi penerimaan pajak,” ungkapnya.

Wakil Ketua I STPI Hasan Rachmany mengatakan seminar Taxlogy 2021 menghadirkan pembicara dari perwakilan otoritas dan pelaku usaha. Kedua perwakilan bercerita mengenai berbagai langkah yang bisa ditempuh untuk menghadapi dampak pandemi.

Baca Juga: Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

"Situasi pandemi, yang membawa dampak di berbagai sektor, menyebabkan perpajakan harus turut beradaptasi," katanya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kampus, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, STPI, insentif pajak, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 September 2022 | 17:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 131%, Menkeu: Korporasi Alami Pembalikan dari Pandemi

Senin, 26 September 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 58,1%, Sri Mulyani: Sudah Lampaui Pre-Pandemi

Senin, 26 September 2022 | 13:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tinggal 4 Hari! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pembebasan BBNKB II

Minggu, 25 September 2022 | 09:30 WIB
PORTUGAL

Hadapi Krisis, Menteri Ini Beri Sinyal Insentif Pajak Bakal Menyeluruh

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara