Berita
Rabu, 03 Maret 2021 | 19:38 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 03 Maret 2021 | 18:36 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:30 WIB
KABUPATEN SERANG
Review
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:55 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:13 WIB
WIDJOJO NITISASTRO:
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

Sanksi Denda Telat Lapor SPT Tidak Dikenakan untuk Wajib Pajak Ini

A+
A-
56
A+
A-
56
Sanksi Denda Telat Lapor SPT Tidak Dikenakan untuk Wajib Pajak Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Setidaknya ada kelompok 8 wajib pajak yang tidak akan mendapat sanksi administrasi berupa denda jika terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/1/2021).

Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Pengenaan sanksi tersebut untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan.

“Dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT,” demikian penggalan bunyi penjelasan pasal 7 ayat (2) UU KUP.

Baca Juga: Kurangi Risiko Pemeriksaan, AP II Integrasikan Data Perpajakan

Namun, pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak akan dilakukan terhadap 8 kelompok wajib pajak. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Keempat, bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Kelima, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Ketujuh, wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya di atur dengan peraturan menteri keuangan. Kedelapan, wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sudah Lapor SPT Tahunan, Anda Sudah?

Selain mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam pelaporan SPT, ada pula bahasan tentang gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa awal pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada 2020.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Batas Akhir Penyampaian dan Denda

Sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Baca Juga: Sri Mulyani: Berbagai Pengaduan Akan Kami Lindungi

Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, denda dipatok senilai Rp100.000. Untuk SPT tahunan PPh badan dipatok Rp1 juta. Selebihnya, ada SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT masa lainnya yang masing-masing memuat denda Rp500.000 dan Rp100.000 jika terlambat disampaikan. (DDTCNews)

  • Kepatuhan Formal

Hingga 31 Desember 2020, total SPT tahunan yang diterima Ditjen Pajak (DJP) mencapai 14,76 juta. Dengan total wajib pajak wajib SPT mencapai 19 juta maka rasio kepatuhan formal pada 2020 mencapai 78%, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya 72,9%.

"Pascamengadopsi serangkaian teknologi teleworking, tingkat kepatuhan pada 2020 ternyata tidak terimbas negatif. Bahkan, rasio kepatuhan tahun 2020 justru mengalami peningkatan," tulis Kementerian Keuangan pada laporan APBN Kita edisi Januari 2020. (DDTCNews)

Baca Juga: Soal Dugaan Suap Pegawai Pajak, Ini Pernyataan Sri Mulyani
  • Kenaikan PHK

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pembayaran PPh Pasal 21 yang timbul akibat pembayaran pesangon, pensiun, dan jaminan hari tua cenderung meningkat pada Juni hingga Agustus tahun lalu.

"Meningkatnya jenis setoran PPh Pasal 21 atas pesangon, pensiun, dan tunjangan/jaminan hari tua mengindikasikan peningkatan PHK,” tulis Kementerian Keuangan pada laporan APBN Kita edisi Januari 2021.

Pembayaran PPh Pasal 21 atas pesangon, pensiun, dan jaminan hari tua tumbuh hingga hampir 25% pada kuartal III/2020. Meski demikian, pembayaran tercatat mulai turun pada kuartal IV/2020. Pada kuartal terakhir 2020, pembayaran tumbuh sekitar 15%. Simak artikel ‘Kenaikan PHK Pengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21, Ini Data Kemenkeu’. (DDTCNews)

Baca Juga: Bupati Minta ASN dan Pejabat Daerah Segera Lapor SPT
  • Penerimaan Pajak WP OP

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan untuk bisa menarik potensi penerimaan PPh orang pribadi, Ditjen Pajak (DJP) harus mengandalkan tindak lanjut atas data dan fakta yang tersebar di ruang publik.

Dia juga mengusulkan agar otoritas pajak membentuk satuan tugas khusus untuk menggali potensi penerimaan pajak dari orang kaya. Selain itu, Ajib juga menyarankan agar DJP mengimplementasikan skema reward and punishment.

“Harus jelas regulasinya dan valid datanya sehingga tidak menyasar wajib pajak yang salah dan menjunjung semangat equality. Jangan tebang pilih,” katanya. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak
  • Usulan Pegawai Honorer Langsung Diangkat Jadi PNS

DPR mengusulkan semua pegawai honorer yang ditetapkan hingga 15 Januari 2014 bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan penetapan tenaga honorer mirip skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada karyawan di perusahaan swasta. Oleh karena itu, masa kerjanya paling lama hanya 3 tahun untuk kemudian harus diangkat sebagai tetap, yang dalam hal ini menjadi PNS. Simak artikel ‘DPR Usul Pegawai Honorer Langsung Jadi PNS, Ini Respons Tjahjo Kumolo’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Rilis Aplikasi Baru Pelaporan SPT
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, sanksi administrasi, denda, SPT tahunan, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Maret 2021 | 15:31 WIB
PMK 18/2021
Senin, 01 Maret 2021 | 13:50 WIB
PMK 18/2021
Senin, 01 Maret 2021 | 11:42 WIB
PMK 18/2021
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 19:38 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 03 Maret 2021 | 18:36 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:30 WIB
KABUPATEN SERANG
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:10 WIB
KOTA MALANG
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:55 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI