Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Saatnya Menutup Celah Faktur Pajak 000

A+
A-
210
A+
A-
210
Saatnya Menutup Celah Faktur Pajak 000

PADA 24 Juli 2019 , OECD merilis daftar rasio pajak beberapa negara di Asia Pasifik. Laporan tersebut disusun berdasarkan data tahun 2017. Namun, sangat disayangkan rasio pajak Indonesia berada di posisi juru kunci. Bahkan masih di bawah rasio pajak negara anggota OECD lain.

Terlepas dari pro-kontra penggunaan rasio pajak sebagai alat ukur kinerja perpajakan, laporan itu selayaknya disikapi bijak sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat. Masalah pajak hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama komponen bangsa (Firmanzah, 2013).

Menurut laporan tersebut, ada beberapa penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia. Salah satunya rendahnya keterbukaan perdagangan dan tingginya penghindaran pajak. Hal ini sangat beralasan karena dalam praktik ada pengisian faktur pajak dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 atau 000.

Ada sebagian wajib pajak yang ingin menghindar dari kewajiban pajak dengan menyembunyikan identitas dirinya ke penjual. Begitu pula, ada penjual yang menuliskan NPWP pembeli 000 di faktur pajak keluarannya karena memang tidak peduli atau ingin menarik pelanggan sebanyak-banyaknya.

Akibatnya, pemerintah kesulitan melakukan pengecekan atas kebenaran transaksi tersebut. Adanya praktik seperti di atas sebenarnya dapat dimaklumi lantaran penafsiran yang tidak tepat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesalahan yang dilakukan secara berulang kali akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran umum. Kesalahan itu terutama dalam mengimplementasikan Pasal 13 ayat (5) poin (b) UU PPN 1984 jo. Pasal 14 ayat (1) poin (e) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kemudahan bagi penjual untuk tidak mencantumkan identitas pembeli sejatinya hanya diperbolehkan bagi PKP Pedagang Eceran ketika melakukan penjualan ke konsumen akhir. Namun, faktanya banyak penjual bukan PKP pedagang eceran dan pembeli bukan konsumen akhir memanfaatkan celah itu.

Ada hubungan mutualisme antara penjual dan pembeli yang sama-sama menghindar dari kewajiban pajak. Para pembeli itu menjual kembali barang yang dibeli tanpa membayar pajak sama sekali atas penghasilan yang diterimanya atau biasa dikenal dengan istilah shadow economy.

Seperti pendapat Terkper, mereka melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh penghasilan tetapi tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Akhirnya, memperlebar jarak antara jumlah wajib pajak terdaftar dan yang potensial terdaftar, sehingga ada sebagian potensi penerimaan pajak yang menguap.

Jika dikaitkan dengan pendapat Schneider dan Enste, para penjual dan pembeli dengan faktur pajak 000 itu terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto, tetapi aktivitasnya sama sekali tidak terdaftar.

Lebih lanjut, menurut Misbakhun ada potensi pajak pertambahan nilai (PPN) yang hilang sebesar 600 triliun dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang berjumlah sekitar Rp15.000 triliun. Belum lagi potensi pajak penghasilan (PPh) yang bocor. Jadi, sangat wajar rasio pajak kita rendah.

Tutup Celah Pajak
BERKACA dari fakta di atas, maka pemerintah harus menutup celah pajak faktur 000 secepat mungkin. Salah satu caranya adalah mewajibkan penjual untuk mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) bagi pembeli yang tidak ber-NPWP atau NPWP 000.

Kebijakan ini memang tidak populis tetapi mutlak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak. Sebagai informasi, pencantuman NIK bagi pembeli yang tidak ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebenarnya bukan ide baru.

Masih segar dalam ingatan penolakan sebagian masyarakat dengan dalih belum siap melaksanakan regulasi. Akhirnya, rencana pemberlakuan Perdirjen Nomor Per-26/PJ/2017, Perdirjen Nomor Per-31/PJ/2017 dan Perdirjen Nomor Per-09/PJ/2018 ditunda dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Akan tetapi, tidak terasa sudah 2 tahun penundaan kewajiban untuk mencantuman NIK bagi pembeli yang tidak ber-NPWP atau NPWP 000 itu. Kini, sudah saatnya pemerintah mengkaji kembali kesiapan infrastruktur dan PKP yang menghambat pelaksanaan regulasi.

Untuk itu, semua pihak harus berkontribusi. Tidak masalah besaran pajak yang dibayar sepanjang penghitungannya jujur dan terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti pendapat Firmanzah, pajak adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan salah satu pihak saja.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, faktur pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ruth Wijnaldum

Jum'at, 17 Juli 2020 | 09:11 WIB
Terkadang PKP yang bukan termasuk pedagang eceran menggunakan faktur pajak 000 juga karena pembelian yang dilakukannya hanya sebesar puluhan ribu, sehingga pasti pembeli akan protes jikalau pembelian yang hanya sebesar puluhan ribu tapi dimintai identitas. Seperti yang terjadi di usaha sekitar saya

christian

Jum'at, 21 Februari 2020 | 23:29 WIB
Bisa tlg dijelaskan apa yg dimaksud dengan "kesalahan implementasi Pasal 13 ayat (5) poin (b) UU PPN 1984 jo Pasal 14 ayat (1) poin (e) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" itu? Sepengetahuan saya, dengan adanya kata β€œselain” dalam pasal 14 ayat 1 huruf e UU KUP, maka tidak mengisi iden ... Baca lebih lanjut

Em Ali ef

Rabu, 22 Januari 2020 | 10:51 WIB
pajak , dari rayat kembali ke rakyat.

Afif Nur Akhirudin

Rabu, 22 Januari 2020 | 10:13 WIB
mantul Kak Indra!

Yulianti

Rabu, 22 Januari 2020 | 09:23 WIB
πŸ‘πŸ‘πŸ‘

Unwan

Selasa, 21 Januari 2020 | 22:36 WIB
Semoga segera terealisasi dan tidak menjadi wacana....

Puji Mumpuni

Selasa, 21 Januari 2020 | 05:47 WIB
Setuju Pak Indra, memang bukan hal baru, tapi mendesak untuk segera dilakukan, Mari peduli Pajak untuk negara kita tercinta Pajak Kuat Indonesia Maju

teguh

Senin, 20 Januari 2020 | 22:17 WIB
setuju, celah yg bisa ditutup, dan dapat menghadirkan keadilan

teguh

Senin, 20 Januari 2020 | 22:16 WIB
setuju, aksi menutup celah faktur 000 bisa menghadirkan keadilan.

Susilo

Senin, 20 Januari 2020 | 22:00 WIB
Mantab .... Artikel yg sederhana namun kritis tepat sasaran dan berorientasi target
1 2 3 >

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Maret 2021 | 11:41 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJP Sita Rumah dan Apartemen Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif

Rabu, 17 Maret 2021 | 15:58 WIB
TIPS PAJAK

Cara Bikin Faktur Pajak untuk PPN Rumah Ditanggung Pemerintah

Selasa, 16 Maret 2021 | 17:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Rugikan Negara Rp17 Miliar, Penerbit Faktur Pajak Palsu Ditangkap

Sabtu, 13 Maret 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP dan Faktur Pajak Jadi Terpopuler

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

ο»Ώ