Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Rekomendasi IMF dalam Mendesain Administrasi Pajak Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Rekomendasi IMF dalam Mendesain Administrasi Pajak Orang Kaya

“I think that people at the high end - people like myself - should be paying a lot more in taxes.”

Pernyataan Warren Buffet pada harian New York Times tersebut merupakan wujud kritik dari salah satu orang terkaya di dunia mengenai pengenaan pajak yang rendah kepadanya. Tak hanya Buffet, tokoh-tokoh akademisi, organisasi internasional, dan lembaga think tank pun terus menyerukan perlunya reformasi pajak bagi orang kaya (high-wealth individual/HWI).

Pemerintah di berbagai negara pun telah mengembangkan berbagai program kepatuhan khusus untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dari segmen HWI. Beberapa di antaranya meliputi kantor pelayanan pajak khusus bagi wajib pajak besar (large taxpayers office/LTO), pengungkapan wajib (mandatory disclosure), pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), skema pajak final, serta pengetatan regulasi.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Namun, implementasi pemajakan HWI tidaklah mudah. Salah satu hambatan terbesar berasal dari administrasi pajak. Setidaknya terdapat empat alasan utama yang menjadi justifikasi perlunya perbaikan sistem pajak bagi sektor HWI yaitu kompleksitas urusan perpajakan, kontribusi terhadap penerimaan pajak, kemampuan HWI untuk melakukan tax planning yang agresif, serta urgensi dalam menjaga integritas sistem pajak (OECD, 2009).

Untuk itu, IMF dalam sebuah technical notes berjudul Revenue Administration: Implementing a High-Wealth Individual Compliance Program menawarkan panduan administrasi pajak bagi negara maju dan berkembang dalam mempersiapkan program kepatuhan khusus bagi HWI.

Panduan yang disusun John Buchanan dan Lucilla McLaughlin ini dibagi menjadi tiga tahap utama. Pertama, perlunya mengenali berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh HWI. Sebelum mendesain program kepatuhan, otoritas pajak perlu mengidentifikasi karakteristik dari wajib pajak HWI terlebih dahulu.

Baca Juga: Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

Salah satu karakteristik utama HWI dalam perspektif pajak adalah sebagian besar kekayaannya yang tidak lagi berasal dari penghasilan aktif, melainkan modal (capital income) yang diperoleh dari kegiatan investasi dan properti.

Kerap kali, sistem administrasi pajak belum dilengkapi kapasitas dan fitur untuk memajaki penghasilan yang berasal dari aliran modal secara optimal. Terlebih, banyak HWI -melalui pengelola hartanya- yang dengan mudah melakukan perencanaan pajak melalui investasi kekayaan pada yurisdiksi yang memiliki tarif pajak cenderung rendah.

Untuk mengantisipasi hadirnya risiko tersebut, langkah kedua yang disarankan oleh IMF adalah perlunya melakukan penilaian atau pengukuran kesiapan dari berbagai program kepatuhan khusus yang hendak dicanangkan.

Baca Juga: Tidak Bayar Pajak, Platform Media Sosial Ini Mulai Diselidiki

Beberapa unsur yang perlu dinilai oleh otoritas pajak meliputi kesiapan kerangka hukum, kapasitas administrasi pajak (baik staf audit, berbagai fitur kepatuhan, maupun panduan teknis prosedural), serta ketersediaan data dan informasi.

Lebih dari itu, otoritas pajak juga perlu mempertimbangkan keselarasan desain program kepatuhan terhadap kondisi ekonomi politik. Sebab, pelaksanaan program khusus untuk memaksimalkan kepatuhan dan penerimaan dari sektor HWI kemungkinan justru tidak sejalan dengan agenda politik dan ekonomi nasional.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan program yang akuntabel sehingga menciptakan persepsi publik yang selaras dengan tujuan program kepatuhan.

Baca Juga: Perbedaan Peraturan Transfer Pricing di Zimbabwe dan Indonesia

Ketiga, IMF memberikan saran praktis dalam penerapan program kepatuhan khusus HWI dengan menggunakan model Compliance Risk Management (CRM).

Berdasarkan prinsipnya, pendekatan CRM berusaha untuk mengidentifikasi berbagai tingkatan risiko serta merancang mekanisme dalam mengurangi tax gap dan meningkatkan kepatuhan sukarela dengan cara yang paling sederhana dan efisien.

Model CRM bersifat siklis. Terdapat delapan fase yang diimplementasikan secara berurut mulai dari mengidentifikasi populasi HWI hingga evaluasi program secara kuantitatif maupun kualitatif.

Baca Juga: Menakar Hak Pemajakan atas Penghasilan Influencer

Dalam mengadaptasi pendekatan CRM pada program kepatuhan HWI, otoritas pajak perlu memperbarui hasil dan informasi terbaru dalam pemetaan risiko, penyebab risiko, serta tindakan penanganannya secara berkala.

Technical notes yang dikeluarkan pada 2017 ini layak dijadikan salah satu referensi dan panduan bagi perumus kebijakan dan praktisi di berbagai negara dalam upaya optimalisasi administrasi pajak bagi segmen HWI. (rig)

Baca Juga: Di Bawah Rezim Trump, Puluhan Korporasi Ternyata Tak Bayar Pajak
Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, pajak orang kaya, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Meninjau Penentuan Bentuk Usaha Tetap pada Perusahaan Digital

Rabu, 28 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif PPN Sewa Berlaku Setahun

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:17 WIB
MALAYSIA

Kampus Swasta Diusulkan Bebas Pajak 2 Tahun

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP