Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak Berlanjut Setelah UU Cipta Kerja Terbit, Cermati Ini!

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Pajak Berlanjut Setelah UU Cipta Kerja Terbit, Cermati Ini!

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji memaparkan materi dalam  seminar bertajuk Manajemen Pajak bagi Wajib Pajak Badan Pasca-UU Cipta Kerja, Jumat (25/6/2021). (tangkapan layar zoom)

DELI SERDANG, DDTCNews – Agenda reformasi pajak di Indonesia masih akan terus bergulir pascaditerbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan dalam kondisi reformasi pajak yang masih berjalan, ada 2 hal yang harus jadi perhatian wajib pajak. Pertama, perkembangan regulasi. Kedua, manajemen risiko atas perubahan regulasi tersebut.

“Terkadang kita tidak terlalu fasih melihat perubahan apa yang terjadi dan cenderung menyederhanakan pada hal yang teknikal. Padahal, jika kita bisa melihat perubahan secara luas maka kita bisa mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi pada kemudian hari,” ujarnya, Jumat (25/6/2021).

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Dalam seminar bertajuk Manajemen Pajak bagi Wajib Pajak Badan Pasca-UU Cipta Kerja tersebut, Bawono mengatakan kebijakan pajak perlu disusun dengan menyeimbangkan 2 tujuan, yaitu bisa meningkatkan daya saing tetapi dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi berbagai tantangan pemulihan ekonomi dan fiskal yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Pasalnya, pandemi Covid-19 mengatalisasi beragam penyesuaian kebijakan pajak yang perlu dilakukan.

Dalam seminar yang digelar Program Studi Akuntansi Perpajakan (PSAP) Politeknik WBI ini, Bawono juga menguraikan 4 tujuan yang disasar klaster pajak dalam UU Cipta Kerja beserta aspek-aspek kebijakan yang berubah. Dia juga menjabarkan perubahan kebijakan pajak penghasilan (PPh) yang dimuat dalam UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Ketimpangan Makin Lebar, Biden Tegaskan Pentingnya Reformasi Pajak

Bawono menekankan agenda reformasi pajak belum rampung dengan adanya UU Cipta Kerja. Dengan demikian, akan ada volitalitas regulasi yang terus berlanjut. Aspek yang terpenting dalam manajemen pajak pascaterbitnya UU Cipta Kerja adalah sigap dengan perubahan regulasi yang terjadi

“Sehingga Anda perlu memantau dan mengidentifikasi apa yang berubah saat in. Apa yang kira-kira akan berubah pada kemudian hari serta apa implikasinya? Dari gambaran yang lebih besar ini, Anda dapat turunkan pada manajemen risiko pajak yang perlu dilakukan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, seminar ini digelar bersamaan dengan penandatanganan kerja sama pendidikan dengan antara DDTC dan PSAP Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (WBI). Simak ‘Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia & DDTC Teken Kerja Sama Pendidikan’. (kaw)

Baca Juga: Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Topik : kampus, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, UU Cipta Kerja, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Agustus 2021 | 13:57 WIB
REFORMASI PAJAK

Ini Alasan Pemerintah Ingin Perbaiki Kebijakan dan Administrasi Pajak

Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perlunya Reformasi Pajak Bukan Hanya Karena Pandemi, Ini Kata Pakar

Senin, 23 Agustus 2021 | 10:48 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Webinar Soal Reformasi Pajak di Tengah Pandemi, Tertarik?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini