Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Punya Anak TK, PPh Orang Tua Susut Rp6,7 Juta

0
0

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng. (Foto: Ahmad Zamzahuri/Malaymail.com)

PUTRAJAYA, DDTCNews – Pemerintah Malaysia akan menerapkan keringanan pajak senilai RM2.000 setara dengan Rp6,7 juta bagi orang tua yang memiliki anak usia 6 tahun dan menempuh pendidikan taman kanak-kanak atau prasekolah yang terdaftar di Departemen Kesejahteraan Sosial (JKM).

Keringanan pajak yang naik dari sebelumnya RM1.000 ini adalah salah satu ketentuan dalam RUU Keuangan yang diajukan pemerintah ke parlemen, Selasa (15/10/2019). Kenaikan keringanan pajak itu akan mengurangi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang dibayarkan orangtuanya.

Menurut RUU tersebut, keringanan pajak itu akan berlaku mulai tahun pajak 2020. “Pembahasan RUU itu di parlemen diharapkan bisa dimulai hari ini hingga 5 Desember 2019,” ungkap pernyataan resmi Kementerian Keuangan Malaysia, Selasa (15/10/2019).

Baca Juga: Shadow Economy Tembus Rp1 Kuadriliun, Malaysia Serukan Kerjasama Pajak

Selain itu, RUU yang sudah disampaikan kepada pers tersebut juga mengurangi PPh orangtua hingga RM6.000 atau setara dengan Rp20,3 juta untuk biaya perawatan medis penyakit serius, termasuk biaya perawatan kesuburan reproduksi.

Sebelumnya, seperti dilansir malaymail,com, pemerintah berencana menaikkan tarif PPh orang pribadi dari 28% menjadi 30% mulai 2020 melalui RUU Keuangan 2019. Tarif tersebut berlaku bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan RM2 juta per tahun.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan tarif baru yang naik dari sebelumnya 28% itu akan memastikan struktur PPh orang pribadi di Malaysia menjadi lebih progresif. “Peningkatan ini akan memengaruhi sekitar 2.000 pencari nafkah berpenghasilan tertinggi di negara ini,” paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Rombak Sistem Pajak

RUU Keuangan 2019 ini diajukan untuk mengamendemen UU Pajak Penghasilan 1967, UU Pajak Penghasilan Real Properti 1976, UU Perangko 1949, UU Pajak Penghasilan Minyak Bumi 1967, UU Pajak Penjualan 2018, UU Keuangan 2010 dan UU Keuangan 2018.

RUU tersebut juga memperkenalkan ayat baru tentang pemberian potongan pajak atas retribusi berdasarkan UU Retribusi Keberangkatan 2019 oleh individu yang meninggalkan Malaysia melalui udara untuk melakukan umrah atau ziarah keagamaan lainnya. (MG-anp/Bsi)

Baca Juga: India Ancam Batasi Impor Minyak Sawit, Ini Respons Pengusaha Malaysia

Menurut RUU tersebut, keringanan pajak itu akan berlaku mulai tahun pajak 2020. “Pembahasan RUU itu di parlemen diharapkan bisa dimulai hari ini hingga 5 Desember 2019,” ungkap pernyataan resmi Kementerian Keuangan Malaysia, Selasa (15/10/2019).

Baca Juga: Shadow Economy Tembus Rp1 Kuadriliun, Malaysia Serukan Kerjasama Pajak

Selain itu, RUU yang sudah disampaikan kepada pers tersebut juga mengurangi PPh orangtua hingga RM6.000 atau setara dengan Rp20,3 juta untuk biaya perawatan medis penyakit serius, termasuk biaya perawatan kesuburan reproduksi.

Sebelumnya, seperti dilansir malaymail,com, pemerintah berencana menaikkan tarif PPh orang pribadi dari 28% menjadi 30% mulai 2020 melalui RUU Keuangan 2019. Tarif tersebut berlaku bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan RM2 juta per tahun.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan tarif baru yang naik dari sebelumnya 28% itu akan memastikan struktur PPh orang pribadi di Malaysia menjadi lebih progresif. “Peningkatan ini akan memengaruhi sekitar 2.000 pencari nafkah berpenghasilan tertinggi di negara ini,” paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Rombak Sistem Pajak

RUU Keuangan 2019 ini diajukan untuk mengamendemen UU Pajak Penghasilan 1967, UU Pajak Penghasilan Real Properti 1976, UU Perangko 1949, UU Pajak Penghasilan Minyak Bumi 1967, UU Pajak Penjualan 2018, UU Keuangan 2010 dan UU Keuangan 2018.

RUU tersebut juga memperkenalkan ayat baru tentang pemberian potongan pajak atas retribusi berdasarkan UU Retribusi Keberangkatan 2019 oleh individu yang meninggalkan Malaysia melalui udara untuk melakukan umrah atau ziarah keagamaan lainnya. (MG-anp/Bsi)

Baca Juga: India Ancam Batasi Impor Minyak Sawit, Ini Respons Pengusaha Malaysia
Topik : tarif pajak, Malaysia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Kamis, 14 November 2019 | 19:22 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 November 2019 | 11:14 WIB
UNI EROPA
Rabu, 13 November 2019 | 13:40 WIB
SINGAPURA
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA
Selasa, 12 November 2019 | 11:07 WIB
TURKI
Senin, 11 November 2019 | 16:15 WIB
PRANCIS
Senin, 11 November 2019 | 10:42 WIB
EKONOMI DIGITAL
Minggu, 10 November 2019 | 15:40 WIB
FILIPINA
Jum'at, 08 November 2019 | 15:10 WIB
PRANCIS
Jum'at, 08 November 2019 | 11:59 WIB
UNI EROPA