Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

Ilustrasi, Kantor World Bank, (foto: worldbank.org) 

JAKARTA, DDTCNews - World Bank memandang Indonesia perlu merancang sistem perpajakan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Dalam laporan terbaru World bank berjudul Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia, potensi pajak dari aktivitas ekonomi digital diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia.

"Sebagai contoh, e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh 54% pada 2020 di tengah menurunnya konsumsi rumah tangga yang mencapai -2,7%," kata World Bank dalam laporannya tersebut, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

World Bank mengusulkan setidaknya dua kebijakan pajak yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kontribusi penerimaan dari sektor ekonomi digital. sekaligus menciptakan level playing field atau kesetaraan.

Pertama, menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan berbasis teknologi, mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Otoritas pajak juga didorong mengintegrasikan data transaksi dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas compliance risk management (CRM).

Kedua, mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang hingga saat ini mencapai Rp4,8 miliar. Penurunan PKP diperlukan untuk meningkatkan basis pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital.

Baca Juga: Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Menurut World Bank, kebanyakan negara berkembang memang cenderung menerapkan threshold PKP yang tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan kebanyakan otoritas pajak negara berkembang tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memungut pajak secara efektif.

Namun demikian, threshold PKP yang diterapkan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia. Hal ini tersebut menyebabkan banyak aktivitas bisnis yang tidak tercakup dalam sistem PPN.

"Distorsi tampak makin besar bila threshold ini diterapkan terhadap e-commerce. Kebanyakan pelaku usaha e-commerce adalah usaha kecil," sebut World Bank. (rig)

Baca Juga: Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Topik : world bank, ditjen pajak, ekonomi digital, penerimaan pajak, threshold, administrasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:41 WIB
terima kasih DDTC untuk berita perpajakan yang menambah wawasan, potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan diperkirakan akan berkembang pesat kedepannya sehungga diperlukan sistem perpajakan yang memudahkan WP dalam melaporkan dan menyetorkan pajak. Misal dengan e commerce yang memotong ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 14:45 WIB
REALISASI INVESTASI

Target Investasi 2022 Capai Rp1.200 Triliun, BKPM Bakal Lakukan Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 14:00 WIB
INVESTASI

Target Terlampaui, Realisasi Investasi 2021 Capai Rp901 Triliun

Kamis, 27 Januari 2022 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkendala Saat Menggunakan M-Pajak, Ini Saran DJP

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online