Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

Ilustrasi, Kantor World Bank, (foto: worldbank.org) 

JAKARTA, DDTCNews - World Bank memandang Indonesia perlu merancang sistem perpajakan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Dalam laporan terbaru World bank berjudul Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia, potensi pajak dari aktivitas ekonomi digital diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia.

"Sebagai contoh, e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh 54% pada 2020 di tengah menurunnya konsumsi rumah tangga yang mencapai -2,7%," kata World Bank dalam laporannya tersebut, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

World Bank mengusulkan setidaknya dua kebijakan pajak yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kontribusi penerimaan dari sektor ekonomi digital. sekaligus menciptakan level playing field atau kesetaraan.

Pertama, menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan berbasis teknologi, mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Otoritas pajak juga didorong mengintegrasikan data transaksi dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas compliance risk management (CRM).

Kedua, mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang hingga saat ini mencapai Rp4,8 miliar. Penurunan PKP diperlukan untuk meningkatkan basis pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital.

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Menurut World Bank, kebanyakan negara berkembang memang cenderung menerapkan threshold PKP yang tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan kebanyakan otoritas pajak negara berkembang tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memungut pajak secara efektif.

Namun demikian, threshold PKP yang diterapkan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia. Hal ini tersebut menyebabkan banyak aktivitas bisnis yang tidak tercakup dalam sistem PPN.

"Distorsi tampak makin besar bila threshold ini diterapkan terhadap e-commerce. Kebanyakan pelaku usaha e-commerce adalah usaha kecil," sebut World Bank. (rig)

Baca Juga: Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Topik : world bank, ditjen pajak, ekonomi digital, penerimaan pajak, threshold, administrasi pajak, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:41 WIB
terima kasih DDTC untuk berita perpajakan yang menambah wawasan, potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan diperkirakan akan berkembang pesat kedepannya sehungga diperlukan sistem perpajakan yang memudahkan WP dalam melaporkan dan menyetorkan pajak. Misal dengan e commerce yang memotong ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini